Pekalongan (Antaranews Jateng) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten (Forkompinda) Pekalongan, Jawa Tengah, mendeklarasikan pencegahan berita bohong (hoaks) dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa berita yang tidak benar, apalagi menyangkut suku, agama, dan ras akan merugikan semua pihak dan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.
"Oleh karena itu, Forkompinda beserta seluruh jajarannya jelas menolak dan berusaha maksimal menangkal semua isu suku, agama, dan ras yang disebarkan melalui berita hoaks," katanya.
Ia mengatakan Forkompinda berkomitmen teguh dan melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri untuk membangun kebersamaan dalam mewujudkan pilkada damai.
"Ini adalah bentuk bagaimana kita membangun kebersamaan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan pilkada damai," katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan ASN, TNI, dan Polri sangat netral pada pelaksanaan pilkada.
"Hingga kini, tidak pernah satu pun ASN yang terlibat dalam persoalan aksi mendukung. Silakan mendukung dalam hati dan nanti diwujudkan dalam bentuk partisipasi menyalurkan hak pilih," katanya.
Komandan Komando Distrik Militer 0710/Pekalongan Letkol M. Ridha menyampaikan apresiasinya pada semua pihak dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi keamanan pada pelaksanaan Pilkada 2019.
Kegiatan itu, kata dia, sebagai bentuk sinergi antara unsur pimpinan daerah beserta jajaran masing-masing sekaligus sebagai satu langkah tindak lanjut atas arahan Forkompinda Jateng agar tetap terjaga kondusivitas.
"Saat ini kondisi masyarakat menunjukkan ada dinamika dan perubahan terhadap sistem dan pola pikir dalam kehidupan sosial masyarakat maupun politik. Demikian juga terjadi perubahan pada pola pikir yang konvensional menjadi kritis, dinamis, dan partisipasi," katanya.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa berita yang tidak benar, apalagi menyangkut suku, agama, dan ras akan merugikan semua pihak dan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.
"Oleh karena itu, Forkompinda beserta seluruh jajarannya jelas menolak dan berusaha maksimal menangkal semua isu suku, agama, dan ras yang disebarkan melalui berita hoaks," katanya.
Ia mengatakan Forkompinda berkomitmen teguh dan melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri untuk membangun kebersamaan dalam mewujudkan pilkada damai.
"Ini adalah bentuk bagaimana kita membangun kebersamaan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan pilkada damai," katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan ASN, TNI, dan Polri sangat netral pada pelaksanaan pilkada.
"Hingga kini, tidak pernah satu pun ASN yang terlibat dalam persoalan aksi mendukung. Silakan mendukung dalam hati dan nanti diwujudkan dalam bentuk partisipasi menyalurkan hak pilih," katanya.
Komandan Komando Distrik Militer 0710/Pekalongan Letkol M. Ridha menyampaikan apresiasinya pada semua pihak dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi keamanan pada pelaksanaan Pilkada 2019.
Kegiatan itu, kata dia, sebagai bentuk sinergi antara unsur pimpinan daerah beserta jajaran masing-masing sekaligus sebagai satu langkah tindak lanjut atas arahan Forkompinda Jateng agar tetap terjaga kondusivitas.
"Saat ini kondisi masyarakat menunjukkan ada dinamika dan perubahan terhadap sistem dan pola pikir dalam kehidupan sosial masyarakat maupun politik. Demikian juga terjadi perubahan pada pola pikir yang konvensional menjadi kritis, dinamis, dan partisipasi," katanya.