Purbalingga (Antaranews Jateng) - Pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, khususnya yang berasal dari pengelolaan retribusi parkir ditargetkan naik menjadi Rp2 miliar setiap tahunnya, kata Bupati Purbalingga Tasdi.
"Setoran PAD dari retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan Purbalingga sebesar Rp800 juta per tahun. Namun sejak saya menjabat Bupati Purbalingga, saya menargetkan retribusi naik menjadi Rp2 miliar dan telah terealisasi Rp2,6 miliar," katanya di Purbalingga, Kamis.
Oleh karena itu, dia meminta Kepala Dinhub Purbalingga lebih intensif dalam mengontrol perparkiran di Kabupaten Purbalingga.
Menurut dia, hal itu disebabkan hampir setiap ruas jalan di kota Purbalingga dijadikan lahan parkir sehingga harus dimaksimalkan agar PAD dari retribusi parkir bisa naik.
"Setiap lahan parkir harus dimaksimalkan dengan fungsi kontrol dari Dinhub," tegasnya.
Terkait dengan letak kantor Dinhub Purbalingga yang berada di Jalan Kalikajar, Tasdi merencanakan agar bisa bertukar tempat dengan Gedung Korpri di Kalimanah.
Menurut dia, kantor Dinhub Purbalingga seharusnya berada di ruas jalan provinsi bukan di Jalan Kalikajar yang merupakan ruas jalan kabupaten.
"Masa kantor Dinhub?`nylempet` (tersembunyi, red.) di sini," katanya.
Sementara saat memimpin apel di halaman kantor Dinhub Purbalingga, Bupati meminta aparatur sipil negara di lingkungan organisasi perangkat daerah itu untuk selalu menjaga integritas sehingga tidak terjerat masalah hukum.
"Setoran PAD dari retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan Purbalingga sebesar Rp800 juta per tahun. Namun sejak saya menjabat Bupati Purbalingga, saya menargetkan retribusi naik menjadi Rp2 miliar dan telah terealisasi Rp2,6 miliar," katanya di Purbalingga, Kamis.
Oleh karena itu, dia meminta Kepala Dinhub Purbalingga lebih intensif dalam mengontrol perparkiran di Kabupaten Purbalingga.
Menurut dia, hal itu disebabkan hampir setiap ruas jalan di kota Purbalingga dijadikan lahan parkir sehingga harus dimaksimalkan agar PAD dari retribusi parkir bisa naik.
"Setiap lahan parkir harus dimaksimalkan dengan fungsi kontrol dari Dinhub," tegasnya.
Terkait dengan letak kantor Dinhub Purbalingga yang berada di Jalan Kalikajar, Tasdi merencanakan agar bisa bertukar tempat dengan Gedung Korpri di Kalimanah.
Menurut dia, kantor Dinhub Purbalingga seharusnya berada di ruas jalan provinsi bukan di Jalan Kalikajar yang merupakan ruas jalan kabupaten.
"Masa kantor Dinhub?`nylempet` (tersembunyi, red.) di sini," katanya.
Sementara saat memimpin apel di halaman kantor Dinhub Purbalingga, Bupati meminta aparatur sipil negara di lingkungan organisasi perangkat daerah itu untuk selalu menjaga integritas sehingga tidak terjerat masalah hukum.