Pekalongan (Antaranews jateng) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berharap pada syahbandar memberikan kelonggaran perizinan keluar-masuk kapal nelayan di pelabuhan.
Ketua HNSI Kota Pekalongan, Imam Menuharun di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa selama ini instansi yang berwewenang menerapkan peraturan secara baku sehingga mempersulit kapal keluar maupun masuk ke pelabuhan.
"Hal itulah yang mengakibatkan kondisi tempat pelelangan ikan sepi. Selain memang kondisi di pelabuhan terjadi pendangkalan," katanya.
Ia mengatakan peraturan yang diterapkan oleh instansi yang berwewenang memang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kendati demikian, kata dia, merujuk pada beberapa pada sejumlah daerah lain, pemerintah daerah lain bersedia menerapkan aturan yang lebih longgar sehingga memudahkan kala keluar dan masuk ke pelabuhan.
"Sebenarnya, semua daerah sama karena rujukan undang-undangnya sama. Akan tetapi, seperti di Kabupaten Tegal dan Juwana Pati, peraturan itu tidak diterapkan secara kaku," katanya.
Ia berharap pemkot dapat memberlakukan kelonggaran peraturan keluar dan masuk kapal seperti yang terjadi di daerah lain agar aktivitas TPI juga ramai lagi.
Selain masalah perizinan itu, kata dia, HNSI juga menyoroti tidak adanya ketegasan pada larangan kapal melaut karena yang ada hanya diingatkan untuk waspada dalam melaut.
"Akan tetapi, kapal juga tidak diberikan izin jika tidak membuat surat pernyataan kesanggupan bertanggungjawab saat akan melaut," katanya.
Ketua HNSI Kota Pekalongan, Imam Menuharun di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa selama ini instansi yang berwewenang menerapkan peraturan secara baku sehingga mempersulit kapal keluar maupun masuk ke pelabuhan.
"Hal itulah yang mengakibatkan kondisi tempat pelelangan ikan sepi. Selain memang kondisi di pelabuhan terjadi pendangkalan," katanya.
Ia mengatakan peraturan yang diterapkan oleh instansi yang berwewenang memang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kendati demikian, kata dia, merujuk pada beberapa pada sejumlah daerah lain, pemerintah daerah lain bersedia menerapkan aturan yang lebih longgar sehingga memudahkan kala keluar dan masuk ke pelabuhan.
"Sebenarnya, semua daerah sama karena rujukan undang-undangnya sama. Akan tetapi, seperti di Kabupaten Tegal dan Juwana Pati, peraturan itu tidak diterapkan secara kaku," katanya.
Ia berharap pemkot dapat memberlakukan kelonggaran peraturan keluar dan masuk kapal seperti yang terjadi di daerah lain agar aktivitas TPI juga ramai lagi.
Selain masalah perizinan itu, kata dia, HNSI juga menyoroti tidak adanya ketegasan pada larangan kapal melaut karena yang ada hanya diingatkan untuk waspada dalam melaut.
"Akan tetapi, kapal juga tidak diberikan izin jika tidak membuat surat pernyataan kesanggupan bertanggungjawab saat akan melaut," katanya.