Solo (Antaranews Jateng) - Lembaga Anak Dunia "United Nation`s Children Fund" mengharapkan peningkatan sumber daya manusia ada di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif agar penanganan anak mengalami masalah kesejahteraan sosial dapat terintegrasi.
"Ini kunjungan saya yang ketiga kalinya di Kota Solo, dan selalu ada inovasi yang dilakukan. Meski demikian, saya berharap adanya peningkatan kapasitas SDM karena kebutuhan melayani juga besar," kata Kepala Program Perlindungan Anak Unicef, Amanda Bissex, di Solo, Kamis.
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
"Apalagi saat ini Kota Solo telah menjadi rujukan bagi daerah lain karena mampu menciptakan Kota Layak Anak. Dalam hal ini, adanya dukungan juga dari PLKSAI," katanya.
Ke depan, pihaknya menargetkan akan ada 100 kabupaten/kota lain di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi Kota Layak Anak dan diharapkan daerah lain ini bisa mencotoh keberhasilan Kota Solo.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menerima saran Unicef terkait peningkatan kualitas SDM tersebut. Meski demikian, pihaknya belum dapat berbuat banyak terkait hal itu.
"Karena saat ini masih diberlakukannya moratorium PNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), akibatnya Pemkot saat ini tengah mengalami krisis PNS dan terpaksa harus merekrut Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK)," katanya.
Ia mengatakan bahwsa saat ini jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surakarta sekitar 5.000 ASN, sedangkan setiap tahunnya ada sekitar 400 yang memasuki masa pensiun.
"Oleh karena itu, jika moratorium peniadaan PNS tidak dicabut, tidak akan mencapai kualitas dan kapasitas SDM yang diinginkan. Misalnya saja, di pusat layanan autis itu SDM sudah pensiun yang mau ngurusin siapa," katanya.
"Ini kunjungan saya yang ketiga kalinya di Kota Solo, dan selalu ada inovasi yang dilakukan. Meski demikian, saya berharap adanya peningkatan kapasitas SDM karena kebutuhan melayani juga besar," kata Kepala Program Perlindungan Anak Unicef, Amanda Bissex, di Solo, Kamis.
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
"Apalagi saat ini Kota Solo telah menjadi rujukan bagi daerah lain karena mampu menciptakan Kota Layak Anak. Dalam hal ini, adanya dukungan juga dari PLKSAI," katanya.
Ke depan, pihaknya menargetkan akan ada 100 kabupaten/kota lain di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi Kota Layak Anak dan diharapkan daerah lain ini bisa mencotoh keberhasilan Kota Solo.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menerima saran Unicef terkait peningkatan kualitas SDM tersebut. Meski demikian, pihaknya belum dapat berbuat banyak terkait hal itu.
"Karena saat ini masih diberlakukannya moratorium PNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), akibatnya Pemkot saat ini tengah mengalami krisis PNS dan terpaksa harus merekrut Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK)," katanya.
Ia mengatakan bahwsa saat ini jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surakarta sekitar 5.000 ASN, sedangkan setiap tahunnya ada sekitar 400 yang memasuki masa pensiun.
"Oleh karena itu, jika moratorium peniadaan PNS tidak dicabut, tidak akan mencapai kualitas dan kapasitas SDM yang diinginkan. Misalnya saja, di pusat layanan autis itu SDM sudah pensiun yang mau ngurusin siapa," katanya.