Magelang (Antaranews Jateng) - Kebijakan impor beras yang akan dilaksanakan pemerintah merupakan pukulan bagi petani, kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, yang biasa disapa Cak Imin.
"Kami sangat menyesalkan, produksi dalam negeri sebetulnya akan memasuki masa panen, tetapi justru bakal melaksanakan impor beras," katanya di Magelang, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut usai ikrar pemenangan calon pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2018.
Oleh karena itu, katanya PKB sejak awal meminta agar dihentikan impor dan meminta pemanfaatan produksi dalam negeri.
Menurut dia salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah distribusi beras yang timpang dari berbagai provinsi harus dibenahi, misalnya Sulawesi Selatan yang betul-betul surplus beras bisa dibawa ke Jawa.
Sikap PKB terhadap kebijakan pemerintah tersebut, menurut dia sudah disampaikan di Komisi IV DPR RI bahwa PKB menolak kebijakan impor tersebut.
"Alhamdulillah usulan didengar, dengan memindahkan impor yang semula dilakukan pihak swasta dialihkan ke Bulog, karena Bulog lebih mengetahui kondisi beras dalam negeri.
Ia mengatakan Bulog biasanya ada standarnya, kalau produksi dalam negeri banyak, impor akan dikurangi.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1), menyampaikan kebijakan impor 500.000 ton beras akan dilakukan demi memperkuat cadangan beras nasional.
"Kami sangat menyesalkan, produksi dalam negeri sebetulnya akan memasuki masa panen, tetapi justru bakal melaksanakan impor beras," katanya di Magelang, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut usai ikrar pemenangan calon pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2018.
Oleh karena itu, katanya PKB sejak awal meminta agar dihentikan impor dan meminta pemanfaatan produksi dalam negeri.
Menurut dia salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah distribusi beras yang timpang dari berbagai provinsi harus dibenahi, misalnya Sulawesi Selatan yang betul-betul surplus beras bisa dibawa ke Jawa.
Sikap PKB terhadap kebijakan pemerintah tersebut, menurut dia sudah disampaikan di Komisi IV DPR RI bahwa PKB menolak kebijakan impor tersebut.
"Alhamdulillah usulan didengar, dengan memindahkan impor yang semula dilakukan pihak swasta dialihkan ke Bulog, karena Bulog lebih mengetahui kondisi beras dalam negeri.
Ia mengatakan Bulog biasanya ada standarnya, kalau produksi dalam negeri banyak, impor akan dikurangi.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1), menyampaikan kebijakan impor 500.000 ton beras akan dilakukan demi memperkuat cadangan beras nasional.