Kudus (Antaranews Jateng) - Petani di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menolak kebijakan impor beras karena dikhawatirkan akan mengakibatkan harga komoditas ini di tingkat petani turun.
Nur Kholiq, salah seorang petani asal Desa Undaan Lor di Kudus, Senin, menyatakan tidak setuju dengan kebijakan impor beras, mengingat saat ini petani tengah panen.
"Tanpa ada impor beras, secara otomatis ketika terjadi panen raya harga jual beras tentu akan turun," ujarnya.
Ia khawatir kebijakan impor beras tersebut justru semakin memperparah turunnya harga jual beras di pasaran, sehingga berdampak pada penghasilan petani.
Tingginya harga jual beras di pasaran, kata dia, tidak akan bertahan lama, karena saat ini tengah memasuki musim panen.
Sutrisno, petani lainnya menambahkan, adanya kebijakan impor biasanya turut memengaruhi harga tawaran dari penebas tanaman padi.
"Penebas tidak akan mau membeli harga gabah petani dengan harga tinggi, karena mengantisipasi kemungkinan masuknya beras impor ke pasaran yang biasanya diikuti dengan penurunan harga," ujarnya.
Biasanya, kata di, ketika penebas memberikan tawaran harga jual gabah petani dengan nilai murah, akan diikuti penebas lainnya.
Akibatnya, lanjut dia, petani yang akan dirugikan, karena seharusnya bisa menikmati harga jual gabah tinggi justru hanya dihargai murah.
Padahal, kata dia, petani di Desa Undaan Lor pada 2016 tidak menikmati panen karena banyak yang mengalami puso akibat genangan banjir.
"Kalaupun tahun ini mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tentunya sebagai pengganti biaya operasional tahun lalu," ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut dia, harga jual gabah di tingkat petani hingga mencapai Rp600 ribu per kuintalnya, juga baru saat ini, karena tahun sebelumnya hanya berkisar Rp370 ribu hingga Rp400 ribu per kuintalnya.
Ia memperkirakan harga jual gabah sebesar Rp600 ribu per kuintal hanya bisa dinikmati untuk petani yang sudah bisa panen secepatnya, sedangkan yang baru panen pada akhir bulan Januari atau memasuki bulan Februari 2018 tentunya harga jualnya akan turun karena sedang panen raya.
Kepala Desa Undaan Lor Edy Pranoto mengakui kebijakan impor saat ini memang tidak tepat, karena petani di sejumlah daerah, termasuk di Kudus sedang panen.
"Seharusnya, impor beras dilakukan ketika sedang tidak panen raya dan memang kebutuhan dalam negeri masih kurang," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sri Hartini meminta, pemerintah meninjau ulang kebijakan impor beras tersebut, karena petani seharusnya semakin sejahtera.
"Kebijakan impor beras, justru membuat petani semakin terpuruk karena hasil panen padinya justru laku dengan harga lebih murah karena stok beras impor bisa menekan harga jual di pasaran," ujarnya Sri Hartini yang juga bakal calon bupati Kudus.
Awalnya, para petani di Desa Undaan Lor dalam menyampaikan penolakan impor beras diwarnai dengan mengusung sejumlah poster bertuliskan penolakan kebijakan impor.
Akan tetapi polisi setempat melarangnya dan sempat terjadi adu mulut antara polisi dengan petani karena dinilai aksi mereka tidak mengantongi izin, meskipun aksinya dilakukan di areal sawah yang jauh dari pemukiman penduduk tanpa ada orasi selayaknya aksi unjuk rasa.
Nur Kholiq, salah seorang petani asal Desa Undaan Lor di Kudus, Senin, menyatakan tidak setuju dengan kebijakan impor beras, mengingat saat ini petani tengah panen.
"Tanpa ada impor beras, secara otomatis ketika terjadi panen raya harga jual beras tentu akan turun," ujarnya.
Ia khawatir kebijakan impor beras tersebut justru semakin memperparah turunnya harga jual beras di pasaran, sehingga berdampak pada penghasilan petani.
Tingginya harga jual beras di pasaran, kata dia, tidak akan bertahan lama, karena saat ini tengah memasuki musim panen.
Sutrisno, petani lainnya menambahkan, adanya kebijakan impor biasanya turut memengaruhi harga tawaran dari penebas tanaman padi.
"Penebas tidak akan mau membeli harga gabah petani dengan harga tinggi, karena mengantisipasi kemungkinan masuknya beras impor ke pasaran yang biasanya diikuti dengan penurunan harga," ujarnya.
Biasanya, kata di, ketika penebas memberikan tawaran harga jual gabah petani dengan nilai murah, akan diikuti penebas lainnya.
Akibatnya, lanjut dia, petani yang akan dirugikan, karena seharusnya bisa menikmati harga jual gabah tinggi justru hanya dihargai murah.
Padahal, kata dia, petani di Desa Undaan Lor pada 2016 tidak menikmati panen karena banyak yang mengalami puso akibat genangan banjir.
"Kalaupun tahun ini mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tentunya sebagai pengganti biaya operasional tahun lalu," ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut dia, harga jual gabah di tingkat petani hingga mencapai Rp600 ribu per kuintalnya, juga baru saat ini, karena tahun sebelumnya hanya berkisar Rp370 ribu hingga Rp400 ribu per kuintalnya.
Ia memperkirakan harga jual gabah sebesar Rp600 ribu per kuintal hanya bisa dinikmati untuk petani yang sudah bisa panen secepatnya, sedangkan yang baru panen pada akhir bulan Januari atau memasuki bulan Februari 2018 tentunya harga jualnya akan turun karena sedang panen raya.
Kepala Desa Undaan Lor Edy Pranoto mengakui kebijakan impor saat ini memang tidak tepat, karena petani di sejumlah daerah, termasuk di Kudus sedang panen.
"Seharusnya, impor beras dilakukan ketika sedang tidak panen raya dan memang kebutuhan dalam negeri masih kurang," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sri Hartini meminta, pemerintah meninjau ulang kebijakan impor beras tersebut, karena petani seharusnya semakin sejahtera.
"Kebijakan impor beras, justru membuat petani semakin terpuruk karena hasil panen padinya justru laku dengan harga lebih murah karena stok beras impor bisa menekan harga jual di pasaran," ujarnya Sri Hartini yang juga bakal calon bupati Kudus.
Awalnya, para petani di Desa Undaan Lor dalam menyampaikan penolakan impor beras diwarnai dengan mengusung sejumlah poster bertuliskan penolakan kebijakan impor.
Akan tetapi polisi setempat melarangnya dan sempat terjadi adu mulut antara polisi dengan petani karena dinilai aksi mereka tidak mengantongi izin, meskipun aksinya dilakukan di areal sawah yang jauh dari pemukiman penduduk tanpa ada orasi selayaknya aksi unjuk rasa.