Purbalingga, (Antaranews Jateng) - Cita-cita Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, untuk segera memiliki sebuah bandara komersial segera terealisasi pada 2018 setelah menempuh jalan panjang untuk mewujudkannya.
Bandara komersial yang akan dibangun di Purbalingga dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2018 itu menempati kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara yang sebelumnya dikenal dengan Lanud Wirasaba karena berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja.
Langkah yang telah ditempuh untuk mewujudkan Lanud Wirasaba sebagai bandara komersial sudah dirintis sejak 2006 saat kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko, yakni dengan melakukan studi kelayakan.
Selanjutnya, pada 2007 dilakukan penyusunan rencana induk pengembangan atau "master plan" Lanud Wirasaba dan tahun yang sama, tepatnya tanggal 30 April, Kepala Staf Angkatan Udara mengeluarkan surat izin pemanfaatan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.
Pemkab Purbalingga pun pada 2008 menyusun "Detail Enginering Design" pengembangan Lanud Wirasaba yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
Rencana pengembangan bandara Wirasaba juga telah dipaparkan Pemkab Purbalingga di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Juli 2011.
Kemudian tahun 2012, Pemkab Purbalingga bersama Pemkab Banyumas membangun Jembatan Linggamas sebagai pola jaringan jalan akses rencana menuju Lanud Wirasaba.
Akan tetapi upaya pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial sempat tersendat karena Kementerian Perhubungan tidak kunjung mengeluarkan izin dengan alasan lokasinya terlalu dekat dengan Bandara Tunggul Wulung, Cilacap.
Kendati demikian, Pemkab Purbalingga bersama sejumlah kabupaten sekitar tidak patah arang untuk mewujudkan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.
Bahkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melobi Kemenhub agar dapat segera mengeluarkan izin pembangunan bandara komersial di Purbalingga.
Upaya-upaya yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil karena pada awal tahun 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kala itu) memberikan sinyal positif terkait dengan wacana pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.
Berawal dari situlah berbagai persiapan terus dilakukan untuk mewujudkan bandara komersial di Purbalingga.
Tidak hanya itu, Lanud Wirasaba sejak tanggal 7 November 2016 secara resmi berganti nama menjadi Lanud Jenderal Besar Soedirman yang kelak akan disebut dengan Bandara Jenderal Besar Soedirman.
Terbitnya surat Menteri Perhubungan RI nomor AU.101/3/17 PHB 2017 tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman menjadi babak baru dalam mewujudkan impian Pemkab Purbalingga.
Dalam surat tersebut Menteri Perhubungan meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menugaskan PT Angkasa Pura II guna membangun Bandara Jenderal Besar Soedirman.
Surat Menteri Perhubungan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengelolaan dan pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman pada tanggal 17 November 2017 di Ruang Cenderawasih, Hotel Bandara, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)/Airnav Indonesia Novie Riyanto, dan Bupati Purbalingga Tasdi.
Terkait dengan hal itu, PT Angkasa Pura II akan menggelontorkan dana sekitar Rp320 miliar yang dimulai pada awal tahun 2018 hingga 2019 untuk pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan perseroan berencana mengembangkan landas pacu atau?"runway"?dari eksisting 850 meter menjadi 2.000 meter dan pembangunan terminal penumpang pesawat seluas 2.000 meter persegi guna mengakomodasi penerbangan Boeing 737 "series" atau Bombardier serta melayani sekitar 200.000 penumpang per tahun.
"Kami telah memiliki sejumlah rencana pengembangan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki Bandara Jenderal Besar Soedirman guna berperan dalam kemajuan Provinsi Jawa Tengah," katanya.
Meningkatkan Perekonomian
Hadirnya bandara komersial di Purbalingga diyakini sejumlah pihak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Jateng bagian selatan-barat.
Bahkan, Bandara Jenderal Besar Soedirman juga diyakini sangat potensial untuk berkembang karena di Purbalingga banyak terdapat perusahaan penanaman modal asing khususnya yang bergerak di bidang industri rambut palsu.
Selain itu, lokasi bandara juga dekat dengan kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis dan pendidikan di wilayah Jateng bagian selatan-barat.
Dengan demikian, para pebisnis dan sebagainya akan lebih mudah untuk menjangkau Purwokerto yang selama ini hanya mengandalkan jasa kereta api atau transportasi jalan raya dengan waktu tempuh lima hingga enam jam perjalanan dari Jakarta.
Bahkan, kehadiran bandara komersial di Purbalingga diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan di kabupaten itu dan sekitarnya seperti Baturraden di Banyumas serta Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara.
Kehadiran bandara komersial tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh Purbalingga tetapi kabupaten di sekitarnya seperti Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Pemalang, Wonosobo, Temanggung, Pekalongan, Tegal, dan Brebes.
"Dampaknya perekonomian pun meningkat karena pariwisata kan efek dominonya besar sekali," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Sementara itu, pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman Chusmeru mengatakan kehadiran bandara tentu perlu disambut baik.
"Apalagi, momentumnya bertepatan dengan Asean Open Sky dan juga dapat dimanfaatkan untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN," katanya.
Bandara komersial yang akan dibangun di Purbalingga dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2018 itu menempati kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara yang sebelumnya dikenal dengan Lanud Wirasaba karena berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja.
Langkah yang telah ditempuh untuk mewujudkan Lanud Wirasaba sebagai bandara komersial sudah dirintis sejak 2006 saat kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko, yakni dengan melakukan studi kelayakan.
Selanjutnya, pada 2007 dilakukan penyusunan rencana induk pengembangan atau "master plan" Lanud Wirasaba dan tahun yang sama, tepatnya tanggal 30 April, Kepala Staf Angkatan Udara mengeluarkan surat izin pemanfaatan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.
Pemkab Purbalingga pun pada 2008 menyusun "Detail Enginering Design" pengembangan Lanud Wirasaba yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
Rencana pengembangan bandara Wirasaba juga telah dipaparkan Pemkab Purbalingga di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Juli 2011.
Kemudian tahun 2012, Pemkab Purbalingga bersama Pemkab Banyumas membangun Jembatan Linggamas sebagai pola jaringan jalan akses rencana menuju Lanud Wirasaba.
Akan tetapi upaya pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial sempat tersendat karena Kementerian Perhubungan tidak kunjung mengeluarkan izin dengan alasan lokasinya terlalu dekat dengan Bandara Tunggul Wulung, Cilacap.
Kendati demikian, Pemkab Purbalingga bersama sejumlah kabupaten sekitar tidak patah arang untuk mewujudkan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.
Bahkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melobi Kemenhub agar dapat segera mengeluarkan izin pembangunan bandara komersial di Purbalingga.
Upaya-upaya yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil karena pada awal tahun 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kala itu) memberikan sinyal positif terkait dengan wacana pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial.
Berawal dari situlah berbagai persiapan terus dilakukan untuk mewujudkan bandara komersial di Purbalingga.
Tidak hanya itu, Lanud Wirasaba sejak tanggal 7 November 2016 secara resmi berganti nama menjadi Lanud Jenderal Besar Soedirman yang kelak akan disebut dengan Bandara Jenderal Besar Soedirman.
Terbitnya surat Menteri Perhubungan RI nomor AU.101/3/17 PHB 2017 tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman menjadi babak baru dalam mewujudkan impian Pemkab Purbalingga.
Dalam surat tersebut Menteri Perhubungan meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menugaskan PT Angkasa Pura II guna membangun Bandara Jenderal Besar Soedirman.
Surat Menteri Perhubungan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengelolaan dan pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman pada tanggal 17 November 2017 di Ruang Cenderawasih, Hotel Bandara, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)/Airnav Indonesia Novie Riyanto, dan Bupati Purbalingga Tasdi.
Terkait dengan hal itu, PT Angkasa Pura II akan menggelontorkan dana sekitar Rp320 miliar yang dimulai pada awal tahun 2018 hingga 2019 untuk pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan perseroan berencana mengembangkan landas pacu atau?"runway"?dari eksisting 850 meter menjadi 2.000 meter dan pembangunan terminal penumpang pesawat seluas 2.000 meter persegi guna mengakomodasi penerbangan Boeing 737 "series" atau Bombardier serta melayani sekitar 200.000 penumpang per tahun.
"Kami telah memiliki sejumlah rencana pengembangan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki Bandara Jenderal Besar Soedirman guna berperan dalam kemajuan Provinsi Jawa Tengah," katanya.
Meningkatkan Perekonomian
Hadirnya bandara komersial di Purbalingga diyakini sejumlah pihak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Jateng bagian selatan-barat.
Bahkan, Bandara Jenderal Besar Soedirman juga diyakini sangat potensial untuk berkembang karena di Purbalingga banyak terdapat perusahaan penanaman modal asing khususnya yang bergerak di bidang industri rambut palsu.
Selain itu, lokasi bandara juga dekat dengan kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis dan pendidikan di wilayah Jateng bagian selatan-barat.
Dengan demikian, para pebisnis dan sebagainya akan lebih mudah untuk menjangkau Purwokerto yang selama ini hanya mengandalkan jasa kereta api atau transportasi jalan raya dengan waktu tempuh lima hingga enam jam perjalanan dari Jakarta.
Bahkan, kehadiran bandara komersial di Purbalingga diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan di kabupaten itu dan sekitarnya seperti Baturraden di Banyumas serta Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara.
Kehadiran bandara komersial tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh Purbalingga tetapi kabupaten di sekitarnya seperti Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Pemalang, Wonosobo, Temanggung, Pekalongan, Tegal, dan Brebes.
"Dampaknya perekonomian pun meningkat karena pariwisata kan efek dominonya besar sekali," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Sementara itu, pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman Chusmeru mengatakan kehadiran bandara tentu perlu disambut baik.
"Apalagi, momentumnya bertepatan dengan Asean Open Sky dan juga dapat dimanfaatkan untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN," katanya.