Semarang, ANTARA JATENG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana membahas nasib guru tidak tetap (GTT) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta.
"Rabu (6/12) besok saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK)," kata Ganjar di Semarang, Selasa.
Menurut dia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kesejahteraan guru harus mendapat perhatian dari pemerintah.
Dengan gaji yang sesuai, kata Ganjar, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya menjadi generasi penerus yang memiliki kompetensi tinggi di era global saat ini.
Politikus PDI Perjuangan itu berkomitmen memperjuangkan nasib jutaan GTT yang tersebar di Jateng sehingga bisa memperoleh kesejahteraan layak.
Ganjar mengungkapkan, keberadaan GTT ternyata tidak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.
"Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi mengatakan pemerintah pusat telah memberikan harapan terkait dengan tuntutan para GTT.
"Bapak Presiden sudah merespon permasalahan guru honorer dan kekurangan guru yang akan diselesaikan secara bertahap," katanya.
Penyelesaian kekurangan guru, kata dia, akan dilakukan dengan sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah terdepan, terluas, tertinggal (3T), dan guru yang berprestasi.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu.
Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.
Sebelumnya, sejumlah GTT mengeluhkan terkait kesejahteraan melalui media sosial ke akun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Para GTT tersebut menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp200-400 ribu per bulan.
Para GTT itu pun meminta gubernur untuk turut mengawal tuntutan para GTT.
"Rabu (6/12) besok saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK)," kata Ganjar di Semarang, Selasa.
Menurut dia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kesejahteraan guru harus mendapat perhatian dari pemerintah.
Dengan gaji yang sesuai, kata Ganjar, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya menjadi generasi penerus yang memiliki kompetensi tinggi di era global saat ini.
Politikus PDI Perjuangan itu berkomitmen memperjuangkan nasib jutaan GTT yang tersebar di Jateng sehingga bisa memperoleh kesejahteraan layak.
Ganjar mengungkapkan, keberadaan GTT ternyata tidak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.
"Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi mengatakan pemerintah pusat telah memberikan harapan terkait dengan tuntutan para GTT.
"Bapak Presiden sudah merespon permasalahan guru honorer dan kekurangan guru yang akan diselesaikan secara bertahap," katanya.
Penyelesaian kekurangan guru, kata dia, akan dilakukan dengan sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah terdepan, terluas, tertinggal (3T), dan guru yang berprestasi.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu.
Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.
Sebelumnya, sejumlah GTT mengeluhkan terkait kesejahteraan melalui media sosial ke akun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Para GTT tersebut menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp200-400 ribu per bulan.
Para GTT itu pun meminta gubernur untuk turut mengawal tuntutan para GTT.