Solo, ANTARA JATENG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengimbau pekerja untuk tidak konsumtif agar bisa merasakan manfaat layanan tambahan atau yang disebut sebagai perumahan untuk pekerja.
"Terkait manfaat layanan tambahan ini ada beberapa proses yang harus dilewati, mulai perizinan terhadap tempatnya selesai, pengembang membangun rumah murah, dan bank meng`approve` angsuran," kata Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Kamis.
Ia mengatakan dalam fase tersebut biasanya kendala yang dihadapi adalah pekerja yang memiliki penghasilan rendah tidak "bankable" karena konsumtif.
"Sehingga manfaat layanan tambahan tidak optimal karena sudah konsumtif, misalnya untuk beli motor dan HP," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap pekerja bisa menghemat pengeluaran agar bisa mengangsur pembayaran rumah dan membayar uang muka rumah.
"Kalau itu gagal maka manfaat layanan tambahan tidak bisa disalurkan karena pekerja tidak "bankable". Oleh karena itu, kami mengarahkan kepala cabang bisa mengedukasi masyarakat di daerah dan mendorong pekerja agar mampu membeli rumah," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, khusus untuk manfaat layanan tambahan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun.
"Dana ini dari jaminan hari tua. Undang-undang memperbolehkan kami untuk menyalurkan ke rumah pekerja," katanya.
Ia mengatakan hingga saat ini baru Rp200 miliar yang tersalurkan. Oleh karena itu, masih banyak kesempatan bagi pekerja untuk bisa mengakses pembiayaan yang disalurkan melalui BTN tersebut.
"Kami bukan tidak mau memberikan bantuan, tetapi kalau tidak memenuhi syarat kan tidak boleh. Masih banyak kesempatan, maka pekerja silahkan memanfaatkan sebaik-baiknya," katanya.
"Terkait manfaat layanan tambahan ini ada beberapa proses yang harus dilewati, mulai perizinan terhadap tempatnya selesai, pengembang membangun rumah murah, dan bank meng`approve` angsuran," kata Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Kamis.
Ia mengatakan dalam fase tersebut biasanya kendala yang dihadapi adalah pekerja yang memiliki penghasilan rendah tidak "bankable" karena konsumtif.
"Sehingga manfaat layanan tambahan tidak optimal karena sudah konsumtif, misalnya untuk beli motor dan HP," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap pekerja bisa menghemat pengeluaran agar bisa mengangsur pembayaran rumah dan membayar uang muka rumah.
"Kalau itu gagal maka manfaat layanan tambahan tidak bisa disalurkan karena pekerja tidak "bankable". Oleh karena itu, kami mengarahkan kepala cabang bisa mengedukasi masyarakat di daerah dan mendorong pekerja agar mampu membeli rumah," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, khusus untuk manfaat layanan tambahan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun.
"Dana ini dari jaminan hari tua. Undang-undang memperbolehkan kami untuk menyalurkan ke rumah pekerja," katanya.
Ia mengatakan hingga saat ini baru Rp200 miliar yang tersalurkan. Oleh karena itu, masih banyak kesempatan bagi pekerja untuk bisa mengakses pembiayaan yang disalurkan melalui BTN tersebut.
"Kami bukan tidak mau memberikan bantuan, tetapi kalau tidak memenuhi syarat kan tidak boleh. Masih banyak kesempatan, maka pekerja silahkan memanfaatkan sebaik-baiknya," katanya.