Cilacap, ANTARA JATENG - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah mendorong pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) di tingkat kecamatan, kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng Ramli HS.
"Saya berharap pada tahun 2018, seluruh wilayah yang menjadi koordinasi Kantor Imigrasi Cilacap, tolong dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kecamatan," katanya, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pora Kabupaten Cilacap, Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap, di Cilacap, Rabu.
Ia mengatakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Keimigrasian baru meresmikan 500 Tim Pora Tingkat Kecamatan di Jawa Timur.
Dia mengharapkan di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2018 akan banyak pembentukan Tim Pora di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
"Kalau di Makassar, saya sudah membentuk tidak hanya tingkat kecamatan tetapi juga di tingkat desa atau kelurahan karena aparat kelurahan merupakan aparat terdepan yang tahu persis seluk-beluk, pergerakan, mobilitas warga negara asing maupun warga negara Indonesia," katanya.
Saat ditemui usai rapat koordinasi, Ramli mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Pora Tingkat Kecamatan di wilayah Kantor Imigrasi Pati dan Kantor Imigrasi Pemalang.
Menurut dia, pembentukan Tim Pora Tingkat Kecamatan disebabkan pihak yang paling tahu keberadaan orang asing adalah aparat terdepan, yakni aparat kecamatan dan kelurahan/desa.
"Jadi kalau aparat terdepan sudah bisa melakukan pemantauan terhadap kegiatan maupun keberadaan orang asing, kita dengan sendirinya bisa meminimalisasi ekses negatif yang akan terjadi, yang notabene dilakukan oleh orang asing," katanya lagi.
Ia mengatakan jika nanti ada kecurigaan dan kewaspadaan dari aparat terdepan, pasti akan dilaporkan ke Kantor Imigrasi atau Tim Pora di bawah koordinasi Kantor Imigrasi tersebut.
Ramli yang baru tiga bulan menjabat Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng itu mengaku telah meminta enam Kantor Imigrasi di Jawa Tengah untuk segera membentuk Tim Pora Tingkat Kecamatan.
"Kami akan prioritaskan pada kesempatan pertama wilayah-wilayah yang ada indikasi mempekerjakan atau adanya orang asing, karena sekali lagi kami berharap kita akan memberdayakan unsur aparat terdepan ini yang paling tahu. Seperti di daerah wisata yang paling tahu wilayah tentunya aparat desa," katanya pula.
Ia mengharapkan informasi yang dimiliki aparat terdepan disampaikan kepada Tim Pora untuk ditindaklanjuti supaya dapat dilakukan tindakan preventif.
Disinggung mengenai anggaran kegiatan Tim Pora Tingkat Kecamatan, dia mengatakan sepanjang terfasilitasi oleh Kantor Imigrasi nantinya akan dianggarkan oleh Kantor Imigrasi.
Akan tetapi jika tidak terfasilitasi sepenuhnya oleh Kantor Imigrasi, kata dia lagi, tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kesepakatan semua anggota tim.
"Seperti yang kemarin kami sepakati, karena saya tidak mempunyai anggaran untuk membiayai semua unsur Tim Pora untuk kegiatan operasional di lapangan, kami sepakat melalui Kepala Kesbangpol Provinsi, kami operasi dengan anggaran sendiri-sendiri," katanya lagi.
"Saya berharap pada tahun 2018, seluruh wilayah yang menjadi koordinasi Kantor Imigrasi Cilacap, tolong dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kecamatan," katanya, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pora Kabupaten Cilacap, Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap, di Cilacap, Rabu.
Ia mengatakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Keimigrasian baru meresmikan 500 Tim Pora Tingkat Kecamatan di Jawa Timur.
Dia mengharapkan di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2018 akan banyak pembentukan Tim Pora di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
"Kalau di Makassar, saya sudah membentuk tidak hanya tingkat kecamatan tetapi juga di tingkat desa atau kelurahan karena aparat kelurahan merupakan aparat terdepan yang tahu persis seluk-beluk, pergerakan, mobilitas warga negara asing maupun warga negara Indonesia," katanya.
Saat ditemui usai rapat koordinasi, Ramli mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Pora Tingkat Kecamatan di wilayah Kantor Imigrasi Pati dan Kantor Imigrasi Pemalang.
Menurut dia, pembentukan Tim Pora Tingkat Kecamatan disebabkan pihak yang paling tahu keberadaan orang asing adalah aparat terdepan, yakni aparat kecamatan dan kelurahan/desa.
"Jadi kalau aparat terdepan sudah bisa melakukan pemantauan terhadap kegiatan maupun keberadaan orang asing, kita dengan sendirinya bisa meminimalisasi ekses negatif yang akan terjadi, yang notabene dilakukan oleh orang asing," katanya lagi.
Ia mengatakan jika nanti ada kecurigaan dan kewaspadaan dari aparat terdepan, pasti akan dilaporkan ke Kantor Imigrasi atau Tim Pora di bawah koordinasi Kantor Imigrasi tersebut.
Ramli yang baru tiga bulan menjabat Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng itu mengaku telah meminta enam Kantor Imigrasi di Jawa Tengah untuk segera membentuk Tim Pora Tingkat Kecamatan.
"Kami akan prioritaskan pada kesempatan pertama wilayah-wilayah yang ada indikasi mempekerjakan atau adanya orang asing, karena sekali lagi kami berharap kita akan memberdayakan unsur aparat terdepan ini yang paling tahu. Seperti di daerah wisata yang paling tahu wilayah tentunya aparat desa," katanya pula.
Ia mengharapkan informasi yang dimiliki aparat terdepan disampaikan kepada Tim Pora untuk ditindaklanjuti supaya dapat dilakukan tindakan preventif.
Disinggung mengenai anggaran kegiatan Tim Pora Tingkat Kecamatan, dia mengatakan sepanjang terfasilitasi oleh Kantor Imigrasi nantinya akan dianggarkan oleh Kantor Imigrasi.
Akan tetapi jika tidak terfasilitasi sepenuhnya oleh Kantor Imigrasi, kata dia lagi, tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kesepakatan semua anggota tim.
"Seperti yang kemarin kami sepakati, karena saya tidak mempunyai anggaran untuk membiayai semua unsur Tim Pora untuk kegiatan operasional di lapangan, kami sepakat melalui Kepala Kesbangpol Provinsi, kami operasi dengan anggaran sendiri-sendiri," katanya lagi.