Batang, ANTARA JATENG - Ratusan warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menutup lokasi penambangan tidak resmi di Desa Banteng, Kecamatan Tersono, Senin.
Kehadiran massa ke penambangan tidak resmi membuat para pekerja langsung membubarkan diri dan meninggalkan peralatanya, seperti cangkul dan alat berat.
Koordinator Lapangan (Korlap), Hakim Arifudin mengatakan bahwa penambangan galian C di Desa Banteng tidak mengatongi izin sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan tanah longsor.
"Warga sudah berulang kali memperingatkan pada pekerja agar menghentkan aktivitas penambangan tetapi tidak pernah direspons. Oleh karena, kami sengaja mengerahkan ratusan warga untuk mendatangi lokasi penambagan," katanya.
Lokasi penambagan itu, kata dia, berada di perbukitan sehingga apabila hujan rawan tanah longsor.
Ia mengatakan aksi massa itu juga dipicu dengan adanya ketidaktransparan pemerintah desa dalam pengelolaan perizinan usaha penambangan.
"Oleh karena, kami berharap pada pemerintah daerah (Pemda) secepatnya menutup lokasi penambangan itu. Apabila pemda tetap membiarkan aktvitas penambangan maka kami terus melakukan aksi serupa hingga tuntutan warga dikabulkan," katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih mengatakan bahwa mengenai aktivitas penambangan sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Masalah aktivitas penambangan sudah menjadi kewenangan Provinsi Jateng. Jadi, masalah itu warga disarankan mengadu ke provinsi," katanya.
Kehadiran massa ke penambangan tidak resmi membuat para pekerja langsung membubarkan diri dan meninggalkan peralatanya, seperti cangkul dan alat berat.
Koordinator Lapangan (Korlap), Hakim Arifudin mengatakan bahwa penambangan galian C di Desa Banteng tidak mengatongi izin sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan tanah longsor.
"Warga sudah berulang kali memperingatkan pada pekerja agar menghentkan aktivitas penambangan tetapi tidak pernah direspons. Oleh karena, kami sengaja mengerahkan ratusan warga untuk mendatangi lokasi penambagan," katanya.
Lokasi penambagan itu, kata dia, berada di perbukitan sehingga apabila hujan rawan tanah longsor.
Ia mengatakan aksi massa itu juga dipicu dengan adanya ketidaktransparan pemerintah desa dalam pengelolaan perizinan usaha penambangan.
"Oleh karena, kami berharap pada pemerintah daerah (Pemda) secepatnya menutup lokasi penambangan itu. Apabila pemda tetap membiarkan aktvitas penambangan maka kami terus melakukan aksi serupa hingga tuntutan warga dikabulkan," katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih mengatakan bahwa mengenai aktivitas penambangan sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Masalah aktivitas penambangan sudah menjadi kewenangan Provinsi Jateng. Jadi, masalah itu warga disarankan mengadu ke provinsi," katanya.