Solo, ANTARA JATENG - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah menyatakan pemerintah harus mengawasi konsumsi elpiji subsidi atau tabung 3 kilogram di kalangan masyarakat agar penggunaannya tepat sasaran.
"Terkait dengan kelangkaan elpiji subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu bukan disebabkan kesalahan Pertamina, karena Pertamina hanya bertugas memasok dan mendistribusikan sesuai kuota," kata Ketua LP2K Jawa Tengah Ngargono saat dihubungi dari Solo, Senin.
Terkait dengan kelangkaan elpiji subsidi, ia mengatakan, merupakan dampak meningkatnya permintaan dari masyarakat. Ia mengatakan saat ini sebagian masyarakat melaksanakan acara pernikahan sehingga konsumsi elpiji pun meningkat.
Pihaknya juga tidak sependapat jika kelangkaan elpiji subsidi merupakan dampak dari aktivitas penimbunan atau "panic buying" yang dilakukan oleh masyarakat.
"Peningkatan ini juga merupakan imbas dari Ramadhan dan Idul Fitri yang masih dirasakan hingga saat ini, ekornya masih ada. Prediksi saya memasuki bulan Suro permintaannya akan kembali stabil," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai pemerintah daerah harus meninjau ulang penataan kuota elpiji 3 kg, karena kelangkaan elpiji di beberapa daerah di Jawa Tengah merupakan dampak dari kurang tepatnya penetapan kuota per bulan untuk masing-masing kota/kabupaten.
"Dalam hal ini, pemda setempat selalu membagi rata kuota tahunan sehingga kuota setiap bulan selalu sama," katanya.
Ia mengatakan persoalan kuota inilah yang harus diperbaiki. Menurut dia, permintaan gas dalam setahun tidak sama karena ada beberapa bulan tertentu yang permintaan gas mengalami peningkatan tetapi ada juga di bulan-bulan tertentu yang konsumsinya wajar atau stabil.
"Oleh karena itu, pengawasan tetap harus ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi," katanya.
Dalam hal ini, ia juga menyesalkan tidak adanya Dinas ESDM di kabupaten/kota karena dampaknya membuat praktik pengawasan di lapangan menjadi sulit.
"Meski demikian, jangan lantas kondisi ini membuat pemerintah melepaskan tugas pengawasan tersebut," katanya.
Sementata itu, salah satu konsumen elpiji di Kabupaten Boyolali Sri Waryani mengatakan selama ini selalu menggunakan elpiji nonsubsidi atau tabung 12 kg.
"Saya tahu elpiji subsidi untuk masyarakat kurang mampu sehingga saya berpindah ke nonsubsidi," katanya.
Waryani juga berharap konsumen dari kalangan mampu yang masih menggunakan elpiji subsidi agar segera beralih ke nonsubsidi karena elpiji subsidi hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan miskin.
"Terkait dengan kelangkaan elpiji subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu bukan disebabkan kesalahan Pertamina, karena Pertamina hanya bertugas memasok dan mendistribusikan sesuai kuota," kata Ketua LP2K Jawa Tengah Ngargono saat dihubungi dari Solo, Senin.
Terkait dengan kelangkaan elpiji subsidi, ia mengatakan, merupakan dampak meningkatnya permintaan dari masyarakat. Ia mengatakan saat ini sebagian masyarakat melaksanakan acara pernikahan sehingga konsumsi elpiji pun meningkat.
Pihaknya juga tidak sependapat jika kelangkaan elpiji subsidi merupakan dampak dari aktivitas penimbunan atau "panic buying" yang dilakukan oleh masyarakat.
"Peningkatan ini juga merupakan imbas dari Ramadhan dan Idul Fitri yang masih dirasakan hingga saat ini, ekornya masih ada. Prediksi saya memasuki bulan Suro permintaannya akan kembali stabil," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai pemerintah daerah harus meninjau ulang penataan kuota elpiji 3 kg, karena kelangkaan elpiji di beberapa daerah di Jawa Tengah merupakan dampak dari kurang tepatnya penetapan kuota per bulan untuk masing-masing kota/kabupaten.
"Dalam hal ini, pemda setempat selalu membagi rata kuota tahunan sehingga kuota setiap bulan selalu sama," katanya.
Ia mengatakan persoalan kuota inilah yang harus diperbaiki. Menurut dia, permintaan gas dalam setahun tidak sama karena ada beberapa bulan tertentu yang permintaan gas mengalami peningkatan tetapi ada juga di bulan-bulan tertentu yang konsumsinya wajar atau stabil.
"Oleh karena itu, pengawasan tetap harus ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi," katanya.
Dalam hal ini, ia juga menyesalkan tidak adanya Dinas ESDM di kabupaten/kota karena dampaknya membuat praktik pengawasan di lapangan menjadi sulit.
"Meski demikian, jangan lantas kondisi ini membuat pemerintah melepaskan tugas pengawasan tersebut," katanya.
Sementata itu, salah satu konsumen elpiji di Kabupaten Boyolali Sri Waryani mengatakan selama ini selalu menggunakan elpiji nonsubsidi atau tabung 12 kg.
"Saya tahu elpiji subsidi untuk masyarakat kurang mampu sehingga saya berpindah ke nonsubsidi," katanya.
Waryani juga berharap konsumen dari kalangan mampu yang masih menggunakan elpiji subsidi agar segera beralih ke nonsubsidi karena elpiji subsidi hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan miskin.