Solo, ANTARA JATENG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak kaum perempuan untuk mencegah korupsi melalui gerakan "Saya Perempuan Anti-Korupsi" (SPAK).
"Melalui program ini kami berupaya menjalankan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan di sela pelatihan fasilitator gerakan SPAK di Surakarta Royal Heritage di Solo, Selasa.
Pihaknya berharap melalui program tersebut para polisi wanita dan ibu-ibu PKK yang terlibat pada pelatihan tersebut dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan gerakan SPAK tersebut.
"Hasil kajian yang dilakukan oleh KPK menyatakan bahwa 80-85 persen pendidikan yang diperoleh anak berasal dari ibu. Oleh karena itu, gerakan ini penting dilakukan," katanya.
Menurut dia jumlah penduduk Indonesia per tahun 2015 yang mencapai 256 juta jiwa, 127 juta di antaranya adalah perempuan. Jika program tersebut berhasil dilaksanakan, maka sekitar 98 persen tindak pidana korupsi di Indonesia akan hilang.
"Oleh karena itu, kami menganggap program ini jadi perhatian khusus melebihi program lain. Ada program lain misalnya pencegahan untuk pengusaha tetapi kontribusinya terhadap kesuksesan untuk memberantas korupsi tidak sampai 50 persen. Pada prinsipnya, ketika perempuan bergerak bersama dengan pola pikir yang sama akan jadi gerakan yang luar biasa," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan kajian dari Universitas Gajah Mada (UGM), jika sejak 12 tahun lalu tidak ada korupsi di Indonesia maka dana yang ada dapat digunakan untuk membiayai pendidikan seluruh pelajar mulai dari jenjang terendah hingga perguruan tinggi.
"Selain pendidikan gratis, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai sektor kesehatan. Jadi tidak perlu ada BPJS Kesehatan. Ini penting diingatkan agar kesadaran muncul pada setiap orang, dengan begitu mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga orang lain," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap agar gerakan antikorupsi tidak hanya menjadi jargon tetapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
"Kenapa kerja susah sekian tahun tetapi pas pulang dijemput KPK. Ini satu hal yang kami dengungkan kepada masyarakat. Jangan sampai korupsi jadi bumerang bagi keluarga," katanya.
"Melalui program ini kami berupaya menjalankan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan di sela pelatihan fasilitator gerakan SPAK di Surakarta Royal Heritage di Solo, Selasa.
Pihaknya berharap melalui program tersebut para polisi wanita dan ibu-ibu PKK yang terlibat pada pelatihan tersebut dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan gerakan SPAK tersebut.
"Hasil kajian yang dilakukan oleh KPK menyatakan bahwa 80-85 persen pendidikan yang diperoleh anak berasal dari ibu. Oleh karena itu, gerakan ini penting dilakukan," katanya.
Menurut dia jumlah penduduk Indonesia per tahun 2015 yang mencapai 256 juta jiwa, 127 juta di antaranya adalah perempuan. Jika program tersebut berhasil dilaksanakan, maka sekitar 98 persen tindak pidana korupsi di Indonesia akan hilang.
"Oleh karena itu, kami menganggap program ini jadi perhatian khusus melebihi program lain. Ada program lain misalnya pencegahan untuk pengusaha tetapi kontribusinya terhadap kesuksesan untuk memberantas korupsi tidak sampai 50 persen. Pada prinsipnya, ketika perempuan bergerak bersama dengan pola pikir yang sama akan jadi gerakan yang luar biasa," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan kajian dari Universitas Gajah Mada (UGM), jika sejak 12 tahun lalu tidak ada korupsi di Indonesia maka dana yang ada dapat digunakan untuk membiayai pendidikan seluruh pelajar mulai dari jenjang terendah hingga perguruan tinggi.
"Selain pendidikan gratis, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai sektor kesehatan. Jadi tidak perlu ada BPJS Kesehatan. Ini penting diingatkan agar kesadaran muncul pada setiap orang, dengan begitu mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga orang lain," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap agar gerakan antikorupsi tidak hanya menjadi jargon tetapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
"Kenapa kerja susah sekian tahun tetapi pas pulang dijemput KPK. Ini satu hal yang kami dengungkan kepada masyarakat. Jangan sampai korupsi jadi bumerang bagi keluarga," katanya.