Brebes, ANTARA Jateng - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Dr. Dewi Aryani, M.Si. bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah menggelar sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan kepada sekitar 500 warga di Gedung Korpri, Kabupaten Brebes, Jumat (4/8).
Pada acara tersebut, Bupati Brebes Idza Priyanti, S.E. mengajak masyarakat Brebes untuk turut mengawasi peredaran obat dan makanan berbahaya di lingkungannya masing-masing.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah Dra. Endang Pudjiwati, M.M. Apt., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, mantan Bupati Brebes Indra Kusuma, Gunadi Parwoko, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Brebes Sutedjo, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Brebes, dan tokoh masyarakat setempat.
DeAr sapaan akrab Dewi Aryani dalam sambutannya mengatakan bahwa agenda prioritas Nawacita ke-5 Presiden Jokowi adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia berupa revitalisasi pengawasan obat dan pangan, perlindungan kesehatan anak sekolah PJAS, penguatan Gerakan Keamanan Pangan Desa GKPD membutuhkan sinergitas antarlembaga pemerintah untuk menggerakkan kepedulian dan mawas diri rakyat hingga ke pelosok daerah.
"Pengawasan beredarnya obat dan makanan ini sangat penting sekali dan menjadi tanggung jawab kita bersama, inilah bentuk sinergitas lembaga pemerintah bersama warga, terutama ketika sudah berbicara Gerakan Keamanan Pangan Desa, bahkan saya akan meminta konstituen-konstituen di dapil saya untuk menjadi kader pangan desa demi terwujudnya Nawacita," kata DeAr.
Program Desa Pangan Aman ini mulai diuji coba sejak 2014 di 290 desa di 31 provinsi dengan target 2019 dapat menjangkau 500 desa. Kader pangan desa dilatih dari kelompok masyarakat desa, seperti ibu PKK, karang taruna, dan tenaga penyuluhan keamanan pangan.
DeAr berharap kader keamanan pangan desa dapat membimbing dan mengedukasi komunitas desa sebanyak, termasuk di dalamnya usaha pangan yang ada di desa, seperti industri rumah tangga pangan (IRTP), pedagang kreatif lapangan (PKL), koperasi, dan ritel pangan desa, serta pasar desa.
Politikus Partai PDI Perjuangan itu juga mengatakan bahwa saat ini obat-obatan ilegal sudah masuk ke desa-desa, termasuk kosmestik yang tidak terdaftar. Hal ini sangat memprihatinkan.
"Oleh karena itu, wajib melakukan pendekatan kepada komunitas masyarakat dengan memberdayakan kader desa untuk mengubah perilaku. Inilah yang mendorong kami sebagai anggota Komisi IX DPR RI dan BPOM gencar melakukan sosialisasi KIE kepada warga bagaimana mengenali dan memilah makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya," pungkas DeAr.
Pada acara tersebut, Bupati Brebes Idza Priyanti, S.E. mengajak masyarakat Brebes untuk turut mengawasi peredaran obat dan makanan berbahaya di lingkungannya masing-masing.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah Dra. Endang Pudjiwati, M.M. Apt., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, mantan Bupati Brebes Indra Kusuma, Gunadi Parwoko, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Brebes Sutedjo, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Brebes, dan tokoh masyarakat setempat.
DeAr sapaan akrab Dewi Aryani dalam sambutannya mengatakan bahwa agenda prioritas Nawacita ke-5 Presiden Jokowi adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia berupa revitalisasi pengawasan obat dan pangan, perlindungan kesehatan anak sekolah PJAS, penguatan Gerakan Keamanan Pangan Desa GKPD membutuhkan sinergitas antarlembaga pemerintah untuk menggerakkan kepedulian dan mawas diri rakyat hingga ke pelosok daerah.
"Pengawasan beredarnya obat dan makanan ini sangat penting sekali dan menjadi tanggung jawab kita bersama, inilah bentuk sinergitas lembaga pemerintah bersama warga, terutama ketika sudah berbicara Gerakan Keamanan Pangan Desa, bahkan saya akan meminta konstituen-konstituen di dapil saya untuk menjadi kader pangan desa demi terwujudnya Nawacita," kata DeAr.
Program Desa Pangan Aman ini mulai diuji coba sejak 2014 di 290 desa di 31 provinsi dengan target 2019 dapat menjangkau 500 desa. Kader pangan desa dilatih dari kelompok masyarakat desa, seperti ibu PKK, karang taruna, dan tenaga penyuluhan keamanan pangan.
DeAr berharap kader keamanan pangan desa dapat membimbing dan mengedukasi komunitas desa sebanyak, termasuk di dalamnya usaha pangan yang ada di desa, seperti industri rumah tangga pangan (IRTP), pedagang kreatif lapangan (PKL), koperasi, dan ritel pangan desa, serta pasar desa.
Politikus Partai PDI Perjuangan itu juga mengatakan bahwa saat ini obat-obatan ilegal sudah masuk ke desa-desa, termasuk kosmestik yang tidak terdaftar. Hal ini sangat memprihatinkan.
"Oleh karena itu, wajib melakukan pendekatan kepada komunitas masyarakat dengan memberdayakan kader desa untuk mengubah perilaku. Inilah yang mendorong kami sebagai anggota Komisi IX DPR RI dan BPOM gencar melakukan sosialisasi KIE kepada warga bagaimana mengenali dan memilah makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya," pungkas DeAr.