Jakarta, ANTARA JATENG - Pengamat Politik Boni Hargens menilai pernyataan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyangkutpautkan
isu PKI dengan PDI Perjuangan sebagai mengada-ada. Dia mengecam Arief
tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta.
"Jangan berpolitik berdasarkan ilusi. Berpolitik harus cerdas, rasional dan berdasarkan fakta. PKI itu sudah tidak ada. Memainkan isu PKI, itu mengada-ada," ujar Boni dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Menurut Boni, PKI sudah dilarang oleh Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Tap MPRS ini jelas menyebutkan pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta larangan terhadap paham Marxisme.
"Jadi, jelas PKI sudah tidak ada dan semua partai wajib menjunjung tinggi dasar ideologi negara, Pancasila," kata Boni.
Menurut Boni, elite politik seharusnya mengedepankan politik santun, rasional dan berdasarkan fakta serta tidak perlu mendiskreditkan lawan politik dengan ilusi-ilusi yang mengancam nilai-nilai demokrasi.
"Mengumbar ilusi-ilusi yang tak berdasarkan juga menjadi contoh buruk bagi perkembangan demokrasi," sambung Boni.
Boni menilai Arief perlu meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP.
"Sudah seharusnya dia minta maaf. PDIP adalah partai nasionalis yang menjunjung tinggi Pancasila, menghargai nilai-nilai demokrasi dan sudah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara termasuk melahirkan pemimpin bangsa yang pancasilais," pungkas dia.
"Jangan berpolitik berdasarkan ilusi. Berpolitik harus cerdas, rasional dan berdasarkan fakta. PKI itu sudah tidak ada. Memainkan isu PKI, itu mengada-ada," ujar Boni dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Menurut Boni, PKI sudah dilarang oleh Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Tap MPRS ini jelas menyebutkan pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta larangan terhadap paham Marxisme.
"Jadi, jelas PKI sudah tidak ada dan semua partai wajib menjunjung tinggi dasar ideologi negara, Pancasila," kata Boni.
Menurut Boni, elite politik seharusnya mengedepankan politik santun, rasional dan berdasarkan fakta serta tidak perlu mendiskreditkan lawan politik dengan ilusi-ilusi yang mengancam nilai-nilai demokrasi.
"Mengumbar ilusi-ilusi yang tak berdasarkan juga menjadi contoh buruk bagi perkembangan demokrasi," sambung Boni.
Boni menilai Arief perlu meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP.
"Sudah seharusnya dia minta maaf. PDIP adalah partai nasionalis yang menjunjung tinggi Pancasila, menghargai nilai-nilai demokrasi dan sudah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara termasuk melahirkan pemimpin bangsa yang pancasilais," pungkas dia.