Pekalongan, ANTARA JATENG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, meminta pada pemerintah daerah agar rekrutmen tujuh jabatan yang kini masih kosong dilaksanakan secara fair dan tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
"Rekrutmen jabatan harus bisa dilaksanakan oleh pemkab secara fair dan kapasitasnya sesuai dengan kompetensi," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Nurkholis di Pekalongan, Sabtu.
Menurut dia, pengisian tujuh jabatan yang masih kosong bisa secepatnya diisi agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
"Kami berharap pada pemkab secepatnya melakukan rekrutmen jabatan yang kosong agar semua program 2017 dapat segera terlaksana dengan baik," katanya.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan bahwa kekosongan tujuh jabatan kepala dinas belum mempengaruhi kinerja pemerintah daerah karena sistemnya sudah terbangun dengan baik.
Kendati demikian, kata dia, dengan belum diisinya jabatan kepala dinas akan mengurangi kekuatan legalitas kebijakan.
Ia menyebutkan beberapa jabatan yang kosong tersebut, antara lain Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi dan Informatika, Perpustaan, dan Dinas Tenaga Kerja.
"Kami terus mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tetap berjalan dengan baik dan optimal meski tanpa kepala definitif," katanya.
Ia mengatakan paad rekrutmen jabatan itu, pemkab akan melibatkan tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri atas tiga akademisi dan satu ahli birokrasi.
"Tim pansel inilah yang akan melaksanakan tugas re-assesment terhadap para pejabat pada eselon II. Kemudian hasilnya dikonsultasikan dan dikoordinasikan pada Komisi Aparatur Sipil Negara," katanya.
"Rekrutmen jabatan harus bisa dilaksanakan oleh pemkab secara fair dan kapasitasnya sesuai dengan kompetensi," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Nurkholis di Pekalongan, Sabtu.
Menurut dia, pengisian tujuh jabatan yang masih kosong bisa secepatnya diisi agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
"Kami berharap pada pemkab secepatnya melakukan rekrutmen jabatan yang kosong agar semua program 2017 dapat segera terlaksana dengan baik," katanya.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan bahwa kekosongan tujuh jabatan kepala dinas belum mempengaruhi kinerja pemerintah daerah karena sistemnya sudah terbangun dengan baik.
Kendati demikian, kata dia, dengan belum diisinya jabatan kepala dinas akan mengurangi kekuatan legalitas kebijakan.
Ia menyebutkan beberapa jabatan yang kosong tersebut, antara lain Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi dan Informatika, Perpustaan, dan Dinas Tenaga Kerja.
"Kami terus mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tetap berjalan dengan baik dan optimal meski tanpa kepala definitif," katanya.
Ia mengatakan paad rekrutmen jabatan itu, pemkab akan melibatkan tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri atas tiga akademisi dan satu ahli birokrasi.
"Tim pansel inilah yang akan melaksanakan tugas re-assesment terhadap para pejabat pada eselon II. Kemudian hasilnya dikonsultasikan dan dikoordinasikan pada Komisi Aparatur Sipil Negara," katanya.