Semarang, ANTARA JATENG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempermudah interaksi masyarakat dengan pemerintah melalui layanan di media sosial twitter berupa Twitter Kelola Melantas Layanan (Kemala).
"Twitter Kemala merupakan suatu sistem navigasi yang menjadi solusi layanan publik untuk mempermudah komunikasi pemerintah dengan masyarakat," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Soemantri di sela peluncuran Twitter Kemala di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa Twitter Kemala merupakan kemitraan Pemprov Jateng dengan twitter Indonesia yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, agar masyarakat lebih mudah untuk merespons kebijakan pemerintah melalui media sosial.
Menurut dia, Twitter Kemala diklaim baru pertama kali ada di Asia Tenggara dan Provinsi Jateng menjadi daerah percontohan.
"Sejak 2013 lalu pejabat dan seluruh dinas di Pemprov Jateng harus punya akun medsos di twitter sehingga pelayanan publik mudah direspons dan bisa ditindaklanjuti secara cepat dengan hanya mencantumkan hastag #KemalaJateng. Biasanya, masyarakat kerap berkomunikasi aktif dengan akun gubernur @ganjarpranowo," ujarnya.
Dengan layanan Twitter Kemala, kata dia, masyarakat hanya "men-twit" dengan tagar #KemalaJateng ke satuan kerja perangkat daerah terkait, kemudian pemerintah akan langsung merespons.
"Sebelumnya, Pak Gubernur harus `me-retweet` laporan masyarakat ke dinas terkait," katanya.
Perwakilan Twitter Indonesia Agung Yudha mengharapkan sistem Twitter Kemala mampu memudahkan Pemprov Jateng dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk merespons masukan maupun kritikan.
"Pak Ganjar biasanya dapat ribuan mention dari warga, itu pusing harus bales, `forward`, dan `retweet` ke dinas terkait, tapi sekarang melalui layanan Twitter Kemala tinggal `ngetweet` saja dan sistem langsung mengalokasikan, serta memilah sesuai isinya, lalu `di-forward` ke di dinas terkait," ujarnya.
Ia mengharapkan setelah peluncuran perdana di Provinsi Jateng, Twitter Kemala bisa diaplikasikan di daerah lain, namun hal itu masih akan menunggu sejauh mana efektivitas sistem itu di Jateng.
"Kalau memang sukses, setelah itu kita akan ke institusi dan daerah lain. Kita lihat apakah benar bisa membantu atau tidak," katanya.
"Twitter Kemala merupakan suatu sistem navigasi yang menjadi solusi layanan publik untuk mempermudah komunikasi pemerintah dengan masyarakat," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Soemantri di sela peluncuran Twitter Kemala di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa Twitter Kemala merupakan kemitraan Pemprov Jateng dengan twitter Indonesia yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, agar masyarakat lebih mudah untuk merespons kebijakan pemerintah melalui media sosial.
Menurut dia, Twitter Kemala diklaim baru pertama kali ada di Asia Tenggara dan Provinsi Jateng menjadi daerah percontohan.
"Sejak 2013 lalu pejabat dan seluruh dinas di Pemprov Jateng harus punya akun medsos di twitter sehingga pelayanan publik mudah direspons dan bisa ditindaklanjuti secara cepat dengan hanya mencantumkan hastag #KemalaJateng. Biasanya, masyarakat kerap berkomunikasi aktif dengan akun gubernur @ganjarpranowo," ujarnya.
Dengan layanan Twitter Kemala, kata dia, masyarakat hanya "men-twit" dengan tagar #KemalaJateng ke satuan kerja perangkat daerah terkait, kemudian pemerintah akan langsung merespons.
"Sebelumnya, Pak Gubernur harus `me-retweet` laporan masyarakat ke dinas terkait," katanya.
Perwakilan Twitter Indonesia Agung Yudha mengharapkan sistem Twitter Kemala mampu memudahkan Pemprov Jateng dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk merespons masukan maupun kritikan.
"Pak Ganjar biasanya dapat ribuan mention dari warga, itu pusing harus bales, `forward`, dan `retweet` ke dinas terkait, tapi sekarang melalui layanan Twitter Kemala tinggal `ngetweet` saja dan sistem langsung mengalokasikan, serta memilah sesuai isinya, lalu `di-forward` ke di dinas terkait," ujarnya.
Ia mengharapkan setelah peluncuran perdana di Provinsi Jateng, Twitter Kemala bisa diaplikasikan di daerah lain, namun hal itu masih akan menunggu sejauh mana efektivitas sistem itu di Jateng.
"Kalau memang sukses, setelah itu kita akan ke institusi dan daerah lain. Kita lihat apakah benar bisa membantu atau tidak," katanya.