Jakarta, ANTARA JATENG - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin,
mengatakan Presiden Jokowi harus segera mengintruksikan semua unsur
intelejen untuk melakukan operasi intelijen khusus untuk mengejar dan
menangkap aktor-aktor teror di Indonesia.
"Presiden harus memberikan intruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus," kata Hasanuddin, dikutip dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Aparat intelijen, kata dia, harus aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para kombatan ISIS.
"Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera menggelar tindakan," tutur Hasanuddin, yang purnawirawan mayor jenderal TNI AD itu.
Selain itu, kata mantan sekretaris militer presiden ini, aparat keamanan harus aktif merazia bahan-bahan kimia yang berpotensi dijadikan bom.
Yang tidak kalah penting menurut Hasanuddin adalah imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air dari luar negeri.
Ia menduga aksi bom di Kampung Melayu memiliki kaitan dengan darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS, di kota Marawi pada Selasa (23/5/).
Aksi teror itu diduga dilakukan oleh kelompok pendukung ISIS di Indonesia untuk memunculkan eksistensinya dan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao yang membuat ruang gerak ISIS semakin terbatas harus dicermati pemerintah Indonesia.
"Khawatirnya mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar politikus PDIP Perjuangan ini.
Menurut dia kelompok ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia, terbukti adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017.
Dengan adanya kedekatan itu, kata mantan Kepala Staf Garnisun DKI Jakarta itu, akan sangat mudah bagi kelompok ISIS di Filipina untuk mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia.
"Presiden harus memberikan intruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus," kata Hasanuddin, dikutip dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Aparat intelijen, kata dia, harus aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para kombatan ISIS.
"Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera menggelar tindakan," tutur Hasanuddin, yang purnawirawan mayor jenderal TNI AD itu.
Selain itu, kata mantan sekretaris militer presiden ini, aparat keamanan harus aktif merazia bahan-bahan kimia yang berpotensi dijadikan bom.
Yang tidak kalah penting menurut Hasanuddin adalah imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air dari luar negeri.
Ia menduga aksi bom di Kampung Melayu memiliki kaitan dengan darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS, di kota Marawi pada Selasa (23/5/).
Aksi teror itu diduga dilakukan oleh kelompok pendukung ISIS di Indonesia untuk memunculkan eksistensinya dan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao yang membuat ruang gerak ISIS semakin terbatas harus dicermati pemerintah Indonesia.
"Khawatirnya mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar politikus PDIP Perjuangan ini.
Menurut dia kelompok ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia, terbukti adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017.
Dengan adanya kedekatan itu, kata mantan Kepala Staf Garnisun DKI Jakarta itu, akan sangat mudah bagi kelompok ISIS di Filipina untuk mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia.