Semarang, Antara Jateng - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang menyebutkan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur Semarang akan dilakukan dalam dua tahap.
"Tahap pertama, dimulai dari Jembatan Majapahit sampai muara Sungai BKT yang mengenai 12 kelurahan," kata Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Semarang M. Farchan di Semarang, Selasa.
Menurut dia, setidaknya ada 2.758 bidang lahan yang berada di 12 kelurahan yang harus dibebaskan untuk proyek normalisasi Sungai BKT tahap pertama yang memang lebih mengarah ke hilir.
Normalisasi Sungai BKT tahap kedua, lanjut dia, dimulai dari Jembatan Majapahit sampai kawasan Pucanggading atau mengarah ke daerah hulu yang akan berdampak terhadap 1.339 bidang lahan.
"Pengerjaan normalisasi akan berlangsung selama lima tahun dalam dua tahap. Tahap pertama akan berjalan selama tiga tahun, sementara selebihnya akan masuk ke normalisasi tahap kedua," katanya.
Ia mengatakan anggaran proyek normalisasi Sungai BKT didanai oleh pemerintah pusat sekitar Rp1,8 triliun, sementara Pemerintah Kota Semarang kebagian tugas pembebasan lahan yang terdampak.
Untuk pembebasan lahan, kata dia, sekarang ini masih menunggu hasil Larap (Land Acquisistion and Resettlement Plan)atau inventarisasi lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Kami masih menunggu hasil Larap dari pemerintah provinsi. Jadi, pembebasan lahan baru kami lakukan pada 2017, sementara untuk pembangunan fisik rencananya bisa dilakukan pada 2018," katanya.
Pemkot Semarang, kata dia, juga sedang menyusun analisis dampak sosial dan ekonomi dari relokasi itu, dan ada wacana pada pedagang untuk dipindahkan ke Pasar Klitikan dan Pasar Banjardowo.
Farchan mengakui normalisasi Sungai BKT mendesak dilakukan karena sungai tersebut sudah mengalami pendangkalan cukup parah akibat tingginya sedimentasi, diperparah sampah dan bangunan liar.
"Kami berharap warga yang terdampak normalisasi untuk bisa mendukung (pembebasan lahan, red.)," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto mengatakan pemerintah pusat sudah memberikan respons positif untuk normalisasi Sungai BKT, dan sudah menganggarkannya.
"Makanya, bersihkan dulu bangunan, rumah-rumah yang ada di sepanjang bantaran Sungai BKT. Kalau tidak bisa dilakukan maka sulit (normalisasi, red.)," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Tentunya, kata dia, Pemkot Semarang harus bisa membaca keinginan masyarakat, mengakomodir, dan mencarikan jalan keluar yang terbaik agar proyek normalisasi Sungai BKT berjalan lancar.
"Tahap pertama, dimulai dari Jembatan Majapahit sampai muara Sungai BKT yang mengenai 12 kelurahan," kata Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Semarang M. Farchan di Semarang, Selasa.
Menurut dia, setidaknya ada 2.758 bidang lahan yang berada di 12 kelurahan yang harus dibebaskan untuk proyek normalisasi Sungai BKT tahap pertama yang memang lebih mengarah ke hilir.
Normalisasi Sungai BKT tahap kedua, lanjut dia, dimulai dari Jembatan Majapahit sampai kawasan Pucanggading atau mengarah ke daerah hulu yang akan berdampak terhadap 1.339 bidang lahan.
"Pengerjaan normalisasi akan berlangsung selama lima tahun dalam dua tahap. Tahap pertama akan berjalan selama tiga tahun, sementara selebihnya akan masuk ke normalisasi tahap kedua," katanya.
Ia mengatakan anggaran proyek normalisasi Sungai BKT didanai oleh pemerintah pusat sekitar Rp1,8 triliun, sementara Pemerintah Kota Semarang kebagian tugas pembebasan lahan yang terdampak.
Untuk pembebasan lahan, kata dia, sekarang ini masih menunggu hasil Larap (Land Acquisistion and Resettlement Plan)atau inventarisasi lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Kami masih menunggu hasil Larap dari pemerintah provinsi. Jadi, pembebasan lahan baru kami lakukan pada 2017, sementara untuk pembangunan fisik rencananya bisa dilakukan pada 2018," katanya.
Pemkot Semarang, kata dia, juga sedang menyusun analisis dampak sosial dan ekonomi dari relokasi itu, dan ada wacana pada pedagang untuk dipindahkan ke Pasar Klitikan dan Pasar Banjardowo.
Farchan mengakui normalisasi Sungai BKT mendesak dilakukan karena sungai tersebut sudah mengalami pendangkalan cukup parah akibat tingginya sedimentasi, diperparah sampah dan bangunan liar.
"Kami berharap warga yang terdampak normalisasi untuk bisa mendukung (pembebasan lahan, red.)," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto mengatakan pemerintah pusat sudah memberikan respons positif untuk normalisasi Sungai BKT, dan sudah menganggarkannya.
"Makanya, bersihkan dulu bangunan, rumah-rumah yang ada di sepanjang bantaran Sungai BKT. Kalau tidak bisa dilakukan maka sulit (normalisasi, red.)," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Tentunya, kata dia, Pemkot Semarang harus bisa membaca keinginan masyarakat, mengakomodir, dan mencarikan jalan keluar yang terbaik agar proyek normalisasi Sungai BKT berjalan lancar.