Magelang, Antara Jateng - Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina meminta para kepala satuan kerja perangkat daerah setempat untuk fokus dalam pelaporan pengelolaan barang milik daerah terkait dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja mendatang.
"Dengan adanya SOTK baru, saya harap setiap kepala SKPD mengawal dan fokus pada laporan barang milik daerah sampai Desember 2016," katanya di Magelang, Jawa Tengah, Senin.
Windarti mengatakan hal itu ketika membuka Pendidikan dan Latihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Magelang selama 5 hari (dua tahap) dengan total 82 peserta yang kalangan pengurus barang berasal dari berbagai SKPD di lingkungan pemkot setempat.
Ia menjelaskan tentang pentingnya perhatian para kepala SKPD terhadap pelaporan barang milik daerah agar realisasi perubahan SOTK mulai Januari 2017 berlangsung dengan lancar.
"Agar saat perubahan nanti tidak ada kendala penghitungan," katanya.
Barang milik daerah di setiap unit kerja pemerintahan, kata dia, harus diurus dan disimpan dengan baik, benar, dan akuntabel melalui proses secara profesional.
Pengelolaan barang milik daerah, ujarnya, memang suatu pekerjaan yang tidak mudah. Pegawai yang mengurusnya harus terampil dan teliti dalam melaksanakan tugas tersebut.
"Oleh karena itu, melalui diklat ini, para pengelola barang mendalami berbagai ketentuan, tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam menangani barang milik daerah," katanya.
Ia mengatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah juga menjadi salah satu indikator penilaian oleh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan kinerja pemerintahan.
"Hal ini erat kaitannya dengan penilaian opini laporan keuangan setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan barang yang rapi, tertib, dan memenuhi peraturan perundangan," katanya.
Pemkot Magelang, kata dia, senantiasa menyempurnakan manajemen pengelolaan barang, mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, hingga implementasi berbasis aplikasi untuk mendorong pengelolaan barang dan aset secara profesional.
Ia mengatakan bahwa pengelolaan barang perlu menjadi perhatian khusus, mengingat nilai kekayaan pemerintah yang paling besar berasal dari barang.
"Elemennya juga sangat penting sebagai nilai kinerja keuangan pemerintah daerah," katanya. (hms)
"Dengan adanya SOTK baru, saya harap setiap kepala SKPD mengawal dan fokus pada laporan barang milik daerah sampai Desember 2016," katanya di Magelang, Jawa Tengah, Senin.
Windarti mengatakan hal itu ketika membuka Pendidikan dan Latihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Magelang selama 5 hari (dua tahap) dengan total 82 peserta yang kalangan pengurus barang berasal dari berbagai SKPD di lingkungan pemkot setempat.
Ia menjelaskan tentang pentingnya perhatian para kepala SKPD terhadap pelaporan barang milik daerah agar realisasi perubahan SOTK mulai Januari 2017 berlangsung dengan lancar.
"Agar saat perubahan nanti tidak ada kendala penghitungan," katanya.
Barang milik daerah di setiap unit kerja pemerintahan, kata dia, harus diurus dan disimpan dengan baik, benar, dan akuntabel melalui proses secara profesional.
Pengelolaan barang milik daerah, ujarnya, memang suatu pekerjaan yang tidak mudah. Pegawai yang mengurusnya harus terampil dan teliti dalam melaksanakan tugas tersebut.
"Oleh karena itu, melalui diklat ini, para pengelola barang mendalami berbagai ketentuan, tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam menangani barang milik daerah," katanya.
Ia mengatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah juga menjadi salah satu indikator penilaian oleh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan kinerja pemerintahan.
"Hal ini erat kaitannya dengan penilaian opini laporan keuangan setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan barang yang rapi, tertib, dan memenuhi peraturan perundangan," katanya.
Pemkot Magelang, kata dia, senantiasa menyempurnakan manajemen pengelolaan barang, mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, hingga implementasi berbasis aplikasi untuk mendorong pengelolaan barang dan aset secara profesional.
Ia mengatakan bahwa pengelolaan barang perlu menjadi perhatian khusus, mengingat nilai kekayaan pemerintah yang paling besar berasal dari barang.
"Elemennya juga sangat penting sebagai nilai kinerja keuangan pemerintah daerah," katanya. (hms)