Pangkal Pinang, Bangka Belitung,Antara Jateng - Ketua MPR, Zulkifli
Hasan, didampingi beberapa anggota MPR hari membuka diskusi akademis
"Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN", dalam
rangka menghidupkan kembali GBHN.
"MPR sebagai rumah besar rakyat Indonesia, kami menerima baik siapa saja yang menyampaikan saran maupun kritikan. Sebagaian berpendapat kita sudah terlalu jauh sebagian tidak. Yang disepakati bersama perlu haluan negara yang ciri khasnya, sifatnya ideologis, pembangunan ekonomi, sosial budaya serta wawasan kebangsaan," ujar Hasan, Senin, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Acara tersebut dihadiri perwakilan dari Universitas Bangka Belitung dan Center for Election and Political Party FISIP Universitas Indonesia. Nantinya, diskusi akademis akan dilakukan di 50 perguruan tinggi di seluruh propinsi di Indonesia.
"Kami akan datang ke seluruh Indonesia untuk diskusi ke kampus-kampus, melakukan FGD, haluan negara yang komperhensif seperti apa, memuat pembangunan ekonomi, politik keamanan, sosial budaya, juga pembangunan karakter bangsa agar kita tidak kehilangan endentitas ke-Indonesia-an kita," ujar dia.
Setelah menggelar diskusi di berbagai perguruan tinggi, kata dia, akan dilakukan diskusi bersama ahli tata negara, kementerian, lembaga, para gubernur dan para bupati. Kemudian, akan dilakukan public hearing untuk mendengarkan pendapat rakyat.
"Yang diharapkan dari pertemuan, kami ingin GBHN yang komprehensif itu seperti apa, sistematika yang akan dibuat, apa bentuk produk hukum GBHN, apa akibat hukum apabila GBHN tidak dijalankan oleh presiden dan lembaga agar GBHN bisa diikuti," ujar Hasan.
"Kami berharap ini menjadi masukan yang penting bagi MPR untuk langkah selanjutnya," tambah dia.
"MPR sebagai rumah besar rakyat Indonesia, kami menerima baik siapa saja yang menyampaikan saran maupun kritikan. Sebagaian berpendapat kita sudah terlalu jauh sebagian tidak. Yang disepakati bersama perlu haluan negara yang ciri khasnya, sifatnya ideologis, pembangunan ekonomi, sosial budaya serta wawasan kebangsaan," ujar Hasan, Senin, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Acara tersebut dihadiri perwakilan dari Universitas Bangka Belitung dan Center for Election and Political Party FISIP Universitas Indonesia. Nantinya, diskusi akademis akan dilakukan di 50 perguruan tinggi di seluruh propinsi di Indonesia.
"Kami akan datang ke seluruh Indonesia untuk diskusi ke kampus-kampus, melakukan FGD, haluan negara yang komperhensif seperti apa, memuat pembangunan ekonomi, politik keamanan, sosial budaya, juga pembangunan karakter bangsa agar kita tidak kehilangan endentitas ke-Indonesia-an kita," ujar dia.
Setelah menggelar diskusi di berbagai perguruan tinggi, kata dia, akan dilakukan diskusi bersama ahli tata negara, kementerian, lembaga, para gubernur dan para bupati. Kemudian, akan dilakukan public hearing untuk mendengarkan pendapat rakyat.
"Yang diharapkan dari pertemuan, kami ingin GBHN yang komprehensif itu seperti apa, sistematika yang akan dibuat, apa bentuk produk hukum GBHN, apa akibat hukum apabila GBHN tidak dijalankan oleh presiden dan lembaga agar GBHN bisa diikuti," ujar Hasan.
"Kami berharap ini menjadi masukan yang penting bagi MPR untuk langkah selanjutnya," tambah dia.