"Sinergi BUMN ini diharapkan dapat membantu memangkas biaya logistik nasional yang saat ini mencapai 27 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB)," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Menurut Rini, sinergi BUMN tersebut meliputi PT Pos Indonesia, PT INTI, PT Garuda Indonesia, PT Jiwasraya, PT Sarinah, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasindo, PT LEN, PT Bhanda Ghara Reksa dan PT Varuna Trita Prakarsya.

"Masing-masing BUMN diarahkan untuk memanfaatkan jaringan logistik Pos Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara. Ini diharapkan dapat direalisasikan secepatnya," ujar Rini.

Ia menjelaskan, Pos Indonesia yang memiliki kekuatan pada layanan logistik, distribusi dan jasa pengiriman surat dapat dimanfaatkan masing-masing BUMN sehingga lebih efektif dan efisien.

Rini menambahkan dalam program Sislognas, kerja sama Pos Indonesia dengan Garuda dilakukan untuk pengangkatan udara, dengan KAI angkutan darat, dengan Pelni angkutan laut.

Dari sisi finansial inklusion, kerja sama Bank-Bank BUMN dengan Pos Indonesia meliputi pemanfaatan jaringan pos yang tersebar hingga pelosok tanah air untuk pengiriman atau transfer uang.

"Keberadaan kantor pos menjadi supermarket layanan finansial inklusion bagi berbagai bank, serta penyaluran pembiayaan KUR bagi UMKM," ujarnya.

Dengan begitu, tambah Rini, Bank BUMN semakin memasyarakat hingga ke daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau, namun dengan Pos Indonesia bisa tersebar dengan baik.

Sedangkan kerja sama dengan perusahaan asuransi antara lain Jiwasraya dan Jasindo untuk pembayaran premi maupun klaim asuransi melalui layanan Kantor Pos Indonesia ke seluruh pelosok tanah air.

Untuk meningkatkan teknologi dan aplikasi logistik Pos Indonesia, dan transaksi keuangan serta "smart office" menggandeng PT LEN dan PT INTI sebagai penyedia solusi aplikasi dan teknologinya.

Kerja sama konkret lainnya ujar Rini, PT Sarinah, perusahaan ritel dan distribusi barang kerajinan dan benda seni produksi para UKM dapat ditawarkan ke sejumlah wilayah lain di nusantara bahkan hingga pengiriman ke luar negeri.


"Smart Logistic"

Sementara itu, Dirut Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti program sinergi logistik yang dicanangkan Kementerian BUMN tersebut sejalan dengan transformasi bisnis yang sedang dilakukan Pos Indonesia dengan titik berat pada sistem "smart logistical processing" sebagai tulang punggung utama bisnis perusahaan.

"Memperbaiki sistem logistik nasional dapat memotong mata rantai distribusi sehingga biaya lebih murah dari saat ini," ujar Gilarso.

Ia menjelaskan, biaya logistik Indonesia saat ini masih tinggi sekitar 27 persen dari PDB, lebih tinggi dari Filipina yang sebesar 20 persen, dan Jepang 15 persen.

Menurut dia, dengan terwujudnya sinergi BUMN tersebut diharapkan bisa menurunkan 4-5 persen biaya logistik hingga tahun 2020 menjadi sekitar 22 persen dari PDB.

"Ini bukan pekerjaan mudah, tapi mestinya dengan infrastruktur yang ada semestinya bisa diwujudkan," ujarnya.

"Kita akan lebih memfokuskan pada bisnis logistik, meskipun tetap menjalankan bisnis lainnya seperti kanal pembayaran, surat menyurat dan yang paling berkembang saat ini yaitu e-commerce," ujarnya.

Saat ini belanja logistik seluruh BUMN mencapai sekitar Rp250 triliun per tahun, sehingga sangat potensial jika digarap oleh Pos Indonesia.

"Jika Pos Indonesia mendapat 10 persen saja dari belanja logistik maka setidaknya bisa menjadi potensi pendapatan bagi Pos, di satu sisi BUMN bisa lebih hemat karena akan diikuti dari sisi efisiensi," ujarnya.