"Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Peringatan Ke-XIX Hari Otonomi Daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa," kata Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan penilaian didasarkan pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2009-2013.
Menurut dia, variabel yang dinilai menggunakan indikator kinerja kunci yang terukur, berkesinambungan, dapat diperbandingkan dan dipertanggungjawabkan yang meliputi tiga aspek yakni tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan, dan capaian urusan pemerintah.
"Selain itu, juga dilakukan penilaian terhadap indeks kesesuaian materi antara laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007," ujarnya.
Penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013 terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2012, kata dia, dilakukan melalui tiga tahap.
"Ketiga tahap itu adalah mencermati LPPD pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, melakukan klarifikasi dan validasi data lapangan, serta melakukan 'common sense' terhadap daerah yang berdasarkan hasil sementara EKPPD dinilai berkinerja terbaik sesuai penilaian tim teknis," katanya.
Selain Pemprov Jateng, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten/kota yang berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan penilaian didasarkan pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2009-2013.
Menurut dia, variabel yang dinilai menggunakan indikator kinerja kunci yang terukur, berkesinambungan, dapat diperbandingkan dan dipertanggungjawabkan yang meliputi tiga aspek yakni tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan, dan capaian urusan pemerintah.
"Selain itu, juga dilakukan penilaian terhadap indeks kesesuaian materi antara laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007," ujarnya.
Penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013 terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2012, kata dia, dilakukan melalui tiga tahap.
"Ketiga tahap itu adalah mencermati LPPD pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, melakukan klarifikasi dan validasi data lapangan, serta melakukan 'common sense' terhadap daerah yang berdasarkan hasil sementara EKPPD dinilai berkinerja terbaik sesuai penilaian tim teknis," katanya.
Selain Pemprov Jateng, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten/kota yang berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.