Ketua Umum PD DMI Kota Pekalongan, Ahmad Slamet Irfan di Pekalongan, Sabtu, mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada tanpa menggunakan politik uang akan menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang memiliki integritas.
"Parpol yang bisa mengusung calon kepala daerah, janganlah membebani calon untuk membayar, dengan dalih mahar politik," katanya.
Ia mengatakan pada praktik pilkada biasanya calon kepala daerah diminta membayar mahar politik dengan dalih memuluskan surat rekomendasi dari pengurus parpol pusat.
"Kemudian ketika sudah mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah akan mengeluarkan uang lagi untuk menyuap masyarakat dengan harapan mendapatkan dukungan. Hal seperti itulah nantinya bisa menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas," katanya.
Ia mengatakan dampak negatif lain dari praktik politik uang adalah calon kepala daerah yang terpilih akan menghalalkan segala cara agar bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
"Hal inilah akan berbahaya bagi pembangunan daerah," katanya.
Mantan Ketua Umum PMII Kota Pekalongan ini berharap pada ormas, pers, dan organisasi kepemudaan bisa ikut menyosialisasikan pada masyarakat tentang bahaya politik uang pada pilkada.
"Politik uang dalam pilkada, tidak sehat. Oleh karena itu, kita bisa membantu mencerahkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh bujukan politik uang," katanya.
"Parpol yang bisa mengusung calon kepala daerah, janganlah membebani calon untuk membayar, dengan dalih mahar politik," katanya.
Ia mengatakan pada praktik pilkada biasanya calon kepala daerah diminta membayar mahar politik dengan dalih memuluskan surat rekomendasi dari pengurus parpol pusat.
"Kemudian ketika sudah mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah akan mengeluarkan uang lagi untuk menyuap masyarakat dengan harapan mendapatkan dukungan. Hal seperti itulah nantinya bisa menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas," katanya.
Ia mengatakan dampak negatif lain dari praktik politik uang adalah calon kepala daerah yang terpilih akan menghalalkan segala cara agar bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
"Hal inilah akan berbahaya bagi pembangunan daerah," katanya.
Mantan Ketua Umum PMII Kota Pekalongan ini berharap pada ormas, pers, dan organisasi kepemudaan bisa ikut menyosialisasikan pada masyarakat tentang bahaya politik uang pada pilkada.
"Politik uang dalam pilkada, tidak sehat. Oleh karena itu, kita bisa membantu mencerahkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh bujukan politik uang," katanya.