#WAMENKUMHAM

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengakui tidak mudah menghadapi para narapidana tindak pidana terorisme (napiter), sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan narapidana dengan ...

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej berharap ucapan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diucapkan para warga binaan pemasyarakatan atau narapidana ...

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait sinergi Program ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah bersama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Badiklat Kumham) Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang ...

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej secara resmi meresmikan Sistem Pelayanan HAM Terpadu (SIHAMDU) dan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SILAK) seusai memberikan pengarahan ...

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengapresiasi beragam prestasi yang ditorehkan Kemenkumham Jateng. Hal itu disampaikan Eddy, sapaan akrab Edward di sela acara memberikan ...

Pro dan kontra tentang sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan dinamika masyarakat sekaligus bentuk kepedulian atas kelahiran produk ...

Guru Besar Hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago sependapat pasal-pasal terkait dengan tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden RI masuk dalam Rancangan ...

Di tengah pro dan kontra mengenai materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muncul wacana Peraturan ...

Pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Jawade Hafidz memandang perlu Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perpu tentang Pencabutan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi ...