#UU PEMILU

Yuddy menegaskan, tidak ada toleransi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilu kepala daerah (pilkada) serentak. "Sanksi sedang hingga berat pasti akan ...

Kurang bergairahnya pesta kali ini tidak lepas dari aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang begitu ketat. Kontestan tidak bisa lagi pasang iklan secara langsung di media massa, baik surat ...

"Kita semua memahami bahwa konstitusi atau UUD sebagai kesepakatan bangsa menjadi hukum dasar dan sumber hukum tertinggi bangsa ini, tentu sangat dinamis.. Konstitusi tentunya dibentuk dan ...

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye (ATK), baik berupa baliho, umbul-umbul, maupun spanduk, peserta ...

"Menurut saya kalau saudara Novanto dimundurkan atau mengundurkan diri, kocok ulang ketua DPR harus dilakukan," kata Agung Laksono kepada pers, Minggu, seraya menilai pergantian pimpinan DPR bukan ...

Misalnya, Pasal 47 dan Pasal 73 UU No. 8/2015 Perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan ...

Jurnalis akan tergugah hatinya begitu mendengar, melihat, dan mengendus sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). ...

"Moderasi ini maknanya secara komprehensif bukan hanya moderasi di bidang akidah, tetapi juga syariah," kata Muzadi saat acara penutupan konferensi ICIS IV, di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana ...

Namun, ada di antara politikus tidak sependapat bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak adem ayem. "Hanya sepi publikasi," kata pengurus Departemen Kerakyatan DPP PDI Perjuangan Dr. Hj. Dewi ...

"Kami akan mengumumkan badan publik yang paling buruk dan bandel karena ketidaktransparanan mereka dalam hal anggaran," kata Zainal Abidin Petir, S.Pd., S.H., M.H., Koordinator Bidang Penyelesaian ...