#SETUJU PERPPU ORMAS

Kumpulan berita setuju perppu ormas, ditemukan 20 berita.

F-Hanura: Pembubaran Ormas tetap Libatkan Pengadilan

Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

Yusril Protes Terkait Pemutaran Video Muktamar HTI

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia Yusril Ihza mahendra melayangkan protes kepada pemerintah terkait pemutaran potongan video Muktamar HTI dalam sidang uji materi Perppu ...

Nusron: Jangan Besar-Besarkan Pidato Viktor Laiskodat

Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatra), Nusron Wahid menilai tidak perlu membesar-besarkan pidato Viktor B Laiskodat yang menyebutkan tentang ...

Tanggapi SBY, Jokowi: Tidak Ada Kekuasaan Absolud

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada kekuasaan yang absolut dan pihak yang menyebutkan ada praktik kekuasaan yang absolut sebagai ...

Jokowi tanggapi SBY: Tidak ada Kekuasaan Absolut di Indonesia

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada kekuasaan yang absolut dan pihak yang menyebutkan ada praktik kekuasaan yang absolut sebagai ...

PresidenPersilakan Pihak-Pihak yang tidak Setuju Perppu Tempuh Jalur Hukum

Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...

Mantan Aktivis HTI tidak Boleh Berdakwah Sekehendak Mereka, kata Kadivhumas Polri

Para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah diminta tidak lagi mendakwahkan materi yang menentang Pancasila dan ajakan mewujudkan ...

Wapres: Jika HTI tidak Setuju Pembubaran bisa Menggugat ke Pengadilan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memberi kewenangan kepada lembaga yang ditetapkan untuk membubarkan ormas ...

Presiden Silakan Penolak Perppu Tempuh Jalur Hukum

Presiden Joko Widodo mempersilahkan pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) pembubaran ormas untuk menempuh jalur ...

Golkar Minta Demokrat Tak Ikut Campur Keputusan Munas IX

Partai Golkar dalam Munas IX Golkar Bali merekomendasikan agar Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terkait Pemilihan Kepala Daerah ditolak. "Partai Demokrat tidak boleh menolak keputusan ...