#PENYIDIK KPK

Padahal pada rapat Badan Legislasi DPR sehari sebelum itu baru satu fraksi yang nyata menolak, yaitu Fraksi Partai Gerindra. Keesokan harinya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 ...

"Itu hak preogratif Jaksa Agung, kalau Jaksa Agung buat itu perintah, itu hak Jaksa Agung, silakan saja," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Jumat. Ia menilai jaksa agung memiliki ...

"Sebetulnya memerlukan usul itu siapa? KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kan enggak pernah mengusulkan, enggak pernah berpikir (untuk mengusulkan revisi UU KPK)," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, ...

"Kami Fraksi Demokrat menolak tegas revisi tersebut agar KPK bisa bekerja secara maksimal dalam pemberantasan korupsi. KPK bisa bubar kalo revisi ini dijalankan," katanya dalam keterangan tertulisnya ...

"Ada tambahan yang diusulkan F-PKS bahwa bagi komisioner yang mengundurkan diri, tak boleh memegang jabatan publik lain sampai batas waktu jabatan habis," kata wakil ketua Baleg Firman Soebagyo di ...

"Deponering itu kewenangan prerogratif jaksa agung," katanya di Jakarta, Kamis malam. Kendati demikian, kata dia, pihaknya perlu mendapatkan pertimbangan dari badan-badan dan lembaga pemerintahan ...

"KPK dukung Presiden, diselesaikan tanpa embel-embel, Novel tetap di KPK," kata Agus di gedung KPK Jakarta, Rabu, setelah mengemuka informasi bahwa kasus Novel akan dihentikan bila ia dipindahkan ...

"Mempertahankan KPK itu harusnya kewajiban DPR dan khususnya bagi presiden. Kami sedang menagih janji Jokowi mengimplementasikan nawacita untuk memperkuat KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. ...

"Selama ini yang menangani masih level JPU dan sampai tertinggi JAM Pidum, saya sebagai Jaksa Agung sebagai penuntut yang tertinggi mengambil alih itu," katanya di Jakarta, Jumat. Jaksa Agung ...

"Kami melihat berkali-kali KPK ini dilemahkan. Oleh karena itu, kami para pemimpin agama di Indonesia menyerukan kembali politisasi di hentikan dan berharap KPK dapat bekerja seoptimal mungkin," ...