#PEMANTAU PEMILU

Misalnya, Pasal 47 dan Pasal 73 UU No. 8/2015 Perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan ...

Jurnalis akan tergugah hatinya begitu mendengar, melihat, dan mengendus sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). ...

"Jadi, ada determinasi pengawalan yang mendorong agar penegakan hukum pelanggaran pilkada benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan efek jera," kata Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah Amir Machmud ...

"MK tidak hanya menjadi penjaga Konstitusi, baik UUD maupun Pancasila, maupuna menjadi penjaga HAM, namun MK juga menangani Pileg dan Pilpres," katanya di Surabaya, Jumat. Dalam kuliah umum di ...

"Peran masyarakat sangat besar dalam mengampanyekan anti-'money politic' atau tolak suap politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah, S.H. ...

Dalam focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah bertajuk "Mewaspadai Botoh dalam Pilkada Serentak" di Gedung Pers Semarang, Kamis, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, mengatakan ...

"Mudah-mudahan dana bansos tepat sasaran. Kalau tidak, jangan menyalahkan siapa-siapa jika nanti terlibat masalah hukum dengan KPK," ujar Tjahjo, saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Nasional ...

"Kami akan mengumumkan badan publik yang paling buruk dan bandel karena ketidaktransparanan mereka dalam hal anggaran," kata Zainal Abidin Petir, S.Pd., S.H., M.H., Koordinator Bidang Penyelesaian ...

"Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi, semua pembahasan anggaran terbuka dan transparan serta jujur dengan rakyat. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada publik," kata Koordinator Bidang ...

"Kami sudah menentukan pemohon yang dapat menggugat hasil pilkada calon tunggal, ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 yang baru dikeluarkan," ujar Ketua MK Arief ...