#PAKAR HUKUM

Sejumlah akademisi di Semarang, Kawa Tengah, mendorong pengalihan subsidi elpiji 3 kilogram atau biasa disebut gas melon menjadi bantuan langsung tunai (BLT) atau voucher untuk memperbaiki tata ...

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai sistem pemidanaan bagi pelaku kasus narkotika di Indonesia perlu memperkuat pendekatan ganda, yaitu ...

Ratusan mahasiswa Universitas Harkat Negeri ikuti Public Lecture Series bertema "Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Komitmen yang Tak Boleh Mati" di Aula Mataram Universitas Harkat ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang untuk meminta masukan dan saran terkait agenda rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ...

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan progres signifikan di berbagai bidang, terutama ...

Bupati Pati Sudewo memenuhi undangan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang membahas sejumlah kebijakan bupati yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat, ...

Kalangan DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendukung langkah evaluasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Banyumas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya ...

Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menyoroti pentingnya transparansi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, terkait ...

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan instrumen hukum penting yang perlu segera ...

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai transformasi pemasyarakatan yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui optimalisasi ...