#OPINI WTP BPK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mendorong agar kualitas tata kelola keuangan berbagai sektor di Provinsi Jawa Tengah dapat terus meningkat. "Dengan demikian, muaranya pada ...

Retribusi pasar di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang masih kurang pada tahun 2018, kata Bupati Temanggung M. ...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk laporan keuangan tahun 2018. Menteri Kelautan ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan karena dianggap mampu menyajikan laporan keuangan dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan ...

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten TemanggungProvinsi Jawa Tengah Tahun 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bupati ...

Pemerintah Kota Magelang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018. "Perolehan opini WTP ini ...

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga saat ini delapan ...

Pemerintah Kabupaten Batang mampu mempertahankan opini penghargaan wajar tanpa pengeculian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI ...

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus tergolong cukup bagus karena belum ada temuan hingga harus diproses ke ranah hukum. ...

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai sistem tata kelola aset daerah di Jawa Tengah selama ini sudah cukup bagus. ...