"Kami akan bicarakan berbagai hal terkait kebijakan terbaru pengiriman dan penempatan TKI di beberapa negara, termasuk Hong Kong," katanya kepada Antara di Hong Kong sebelum pertemuan berlangsung. ...
"Jumlah pengawas terbatas, cakupannya juga tidak seluas masyarakat sehingga peran masyarakat dalam pengawasan menjadi penting. Mata publik lebih luas daripada panwas," katanya di Magelang, Sabtu. ...
"Tahun ini kami terima laporan gratifikasi total berjumlah 63 orang yang berasal dari 1 anggota legislatif, 24 eksekutif, 8 orang dari lembaga negara dan 30 orang dari BUMN/BUMD," kata Wakil Ketua ...
"Apabila presiden, gubernur, bupati dan semuanya menggelorakan wawasan kebangsaan, diharapkan kejadian seperti di Tolikara tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis. ...
"Jumlah pengguna narkotika di Kabupaten Bogor ada 200.00 jiwa dan berada di peringkat ke-2 di Provinsi Jawa Barat," katanya di Cibinong, Minggu. Ia mengatakan bahwa kota dengan pengguna narkoba ...
"Kalau Presiden menolak, ya, memang seharusnya ditolak. Domain anggaran itu kan pada eksekutif, sementara lembaga legislatif domainnya pada perencanaan," katanya di Semarang, Jumat malam. ...
Itu disampaikannya usai membuka Musyawarah Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Ketua Umum PAN di Medan, Selasa. Menurut dia, setelah mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ...
Menurut kesepakatan ulama MUI dalam acara Ijtima Komisi Fatwa MUI V di Tegal, 7-10 Juni 2015, fatwa ini berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin publik baik itu di legislatif, yudikatif maupun ...
Kebijakan itu diambil di tengah kesenjangan kesejahteraan pegawai elit di bagian teknologi dengan pekerja lain, yang berpenghasilan jauh lebih rendah. Pegawai kontrak itu juga berhak mendapatkan ...
"Mubes pertama ini akan mengangkat tema bersama, bersatu, tingkatkan kapasitas adat secara partisipatif untuk membangun masyarakat Papua yang lebuh maju dan sejahterah dalam kesatuan bangsa ...