Temuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa masih banyak penyiar yang dibayar di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), bahkan ada yang dibayar Rp 3.000/jam. ...
"Kewajiban menetapkan dan mengumumkan daftar informasi publik itu sebagai jaminan hak publik atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada di 21 kabupaten/kota," kata anggota Komisi ...
"Kami mendukung keberadaan radio komunitas yang merupakan radio non-komersial tersebut, sebab dapat memberikan alternatif hiburan bernuansa kearifan lokal, bahkan lebih spesifik berbicara ...
"Hari suci Nyepi identik dengan menghentikan seluruh aktivitas kehidupan selama satu hari penuh," kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali I Nengah Muliarta di Denpasar, ...
Hal-ihwalnya adalah program siaran Mr Tukul Jalan-Jalan dalam tayangan pukul 23.00 WITA pada 14, 15 dan 22 Februari 2015. Beberapa tahun lalu, program Empat Mata-nya Tukul juga ditegur KPI karena ...
Koordinator Bidang Penataan Infrastruktur KPID Jawa Tengah, Acep Cuwantoro di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa dari kegiatan inspeksi mendadak (sidak) pada 2014, KPID telah mencabut izin ...
Menurut Ketua KPID Jateng Budi Setyo Purnomo saat ditemui di Semarang, Jumat, ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bagi radio-radio yang sudah mempunyai izin. "Haknya lembaga ...
"Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan terhadap 166 lembaga penyiaran di 28 kabupaten/kota di Jateng, cukup banyak lembaga penyiaran yang memiliki arsip siaran," kata Koordinator Bidang ...
"Kami ingin melibatkan masyarakat dan menghimpun satu juta relawan peduli media untuk ikut mengawasi isi siaran karena tidak mungkin kami bisa memantau program televisi sebanyak itu," kata Ketua KPID ...
"Kelima lagu yang dilarang diputar oleh lembaga penyiaran karena menyarankan seks bebas itu adalah Apa Saja Boleh (Della Puspita), Hamil Duluan (Tuty Wibowo), Maaf Kamu Hamil Duluan (Ageng Kiwi), ...