Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus karena tidak selaras dengan hak asasi manusia ...
Akademisi mendesak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus selaras, terutama mengenai dominus litis sebagai bentuk supervisi dan ...
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai kenaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia dari 34 pada 2023 ...
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ProfesorHibnu Nugroho mengajak semua penegak hukum, termasuk pengacara atau advokat, untuk bersama-sama menjaga wibawa pengadilan ...
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengatakan parameter yang digunakan dalam kegiatan survei terhadap citra baik lembaga negara harus jelas. ...
Pakar hukum Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto, Jawa Tengah,Hibnu Nugroho mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan calon anggota Kepolisian Negara Republik ...
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho optimistis pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru akan mampu memulihkan citra positif KPK di masyarakat. ...
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengkaji dugaan pelanggaran netralitas kepala desa (kades) di wilayah itu yang mendukung salah satu pasangan calon dalam ...
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof.Hibnu Nugroho mendukung Sanitiar(St.) Burhanuddin yang kembali dipercaya untuk menjadi Jaksa Agung pada kabinet pemerintahan ...
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menduga serangan yang ditujukan terhadap pribadi Jaksa Agung ST Burhanuddin sengaja dilakukan sekelompok orang untuk ...