2014, DPRD Jateng Bahas 17 Perda

"Perincian 17 raperda itu adalah sebelas raperda masuk prolegda 2014 dan enam raperda masuk prolegda 2013 tapi tidak dapat diselesaikan pada tahun lalu," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Jateng Lilik Haryanto di Semarang, Jumat.

Ia menjelaskan, dengan adanya tambahan enam raperda yang belum terselesaikan pada 2013 itu maka terjadi perubahan dan keputusan DPRD Jateng tentang penyusunan prolegda 2014.

Keenam raperda tambahan pada prolegda 2014 itu adalah raperda tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin, raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan di Jateng, raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, raperda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, RPJMD Jateng 2013-2018, serta penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Jateng.

"Target penetapan enam raperda yang saat ini sudah dalam pembahasan panitia khusus adalah pada Februari 2014," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Menurut dia, pembahasan dan penetapan 17 raperda yang masuk prolegda 2014 itu tidak terpengaruh oleh pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014.

"Prolegda 2014 tidak akan terpengaruh dengan pileg yang akan digelar pada 9 April mendatang," katanya.

Terkait dengan prolegda 2014, kata dia, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi memberikan berbagai masukan karena selama ini ide muncul dari inisiatif dan masukan eksekutif.

Anggota Baleg DPRD Jateng Madi Mulyana menambahkan bahwa pembentukan prolegda ini diperlukan agar peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional sekaligus memberikan gambaran objektif tentang permasalahan serta pembentukan perda di daerah.

Raperda lainnya yang masuk pada prolegda 2014 antara lain, raperda penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi, raperda
pengelolaan energi di Jateng, raperda perencanaan tata ruang kawasan perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang, dan raperda keolahragaan daerah Jateng.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.