Tokoh: PNS Harus Netral

Senin, 18 Maret 2013 06:32 WIB

"Kami sebagai salah satu tokoh masyarakat di Boyolali, hanya bisa mengimbau kepada PNS tetap berdiri netral dalam Pilkada Jateng. Namun, PNS tidak harus bertindak golput dalam pilkada nanti," kata Seno saat menanggapi pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng di Boyolali, Senin.

Seno Kusumoharjo yang juga kakak kandung Bupati Boyolali Seno Samodro itu mengatakan bahwa PNS netral artinya tidak boleh terlibat dalam kegiatan pemenangan salah satu calon.

"Kami mengimbau agar PNS jangan terlibat dalam kegiatan yang berbau partai. PNS harus betul-betul netral," kata Seno Kusumoharjo yang juga sesepuh PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali.

Ia mengaku sebagai tokoh masyarakat Boyolali, tidak memengaruhi warga untuk memilih figur bakal calon yang pantas memimpin Jateng.

Menurut dia, tiga pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Jateng periode 2013-2018 itu, semuanya layak memimpin daerah tersebut.

"Semua hebat-hebat," katanya.

Tiga pasangan itu, yakni Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, dan Hadi Prabowo-Don Murdono. Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo diusul oleh Partai Demokrat, Golkar, PAN, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko (PDIP), dan Hadi Prabowo-Don Murdono (Gerindra, PKS, PKB, PPP, dan Hanura).

"Masyarakat Boyolali dipersilakan memilih siapa figur calon pemimpin yang disenangi, tidak ada paksaan seperti pada zaman dahulu. Masyarakat atau PNS bebas memilih figur yang dianggap cocok, dan yang terpenting Boyolali tetap aman kondusif," katanya.

Menyinggung soal pasangan bakal calon yang dianggap terbaik dan cocok memimpin Jateng, Seno Kusumoharjo mengaku secara pribadi memilih pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono.

Hadi Prabowo yang Sekretaris Daerah Jateng itu, katanya, figur yang paham tentang pemerintahan, mampu mengelola APBD, dan setia kepada masyarakat.

"Saya hanya yakin figur terbaik saat ini, Hadi Prabowo yang ini selaku Sekda Provinsi Jateng," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.