UPPD Blora catat realisasi PAD 2025 mencapai Rp99,98 miliar

Minggu, 25 Januari 2026 10:35 WIB

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, UPPD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kurniawan Dwijo. ANTARA/Gunawan.

Blora (ANTARA) - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Blora, Jawa Tengah, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola langsung hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp99,98 miliar atau 91,97 persen dari target sebesar Rp108,71 miliar.

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Blora Kurniawan Dwijo di Blora, Minggu, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data rekapitulasi penerimaan UPPD Kabupaten Blora yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan lain-lain.

Pada sektor pajak daerah realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp98,32 miliar atau 90,55 persen dari target Rp108,57 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terealisasi Rp69,51 miliar atau 101,06 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat sebesar Rp28,67 miliar atau 72,24 persen dari target. Pajak Air Permukaan terealisasi Rp102,95 juta atau 102,96 persen dari target.

"Adapun Pajak Alat Berat dan Pajak Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan masing-masing terealisasi sebesar Rp3,32 juta dan Rp25,15 juta," ujarnya.

Kurniawan menambahkan pada sektor retribusi daerah, realisasi penerimaan melampaui target. Dari target sebesar Rp139,63 juta, realisasi mencapai Rp176,82 juta atau 126,63 persen.

"Capaian tersebut didorong oleh Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terealisasi Rp96,13 juta atau 157,17 persen, serta Retribusi Penyewaan Ruangan sebesar Rp51 juta atau 107,59 persen," ujarnya.

Selain itu, kata dia, penerimaan lain-lain tercatat sebesar Rp1,49 miliar, yang mayoritas berasal dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1,48 miliar, serta denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp10,48 juta.

UPPD Kabupaten Blora menilai capaian tersebut tetap positif di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Capaian ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah pada tahun berikutnya, khususnya pada sektor BBNKB dan potensi pajak lainnya," imbuhnya.

Baca juga: Pemkab Blora mencari solusi atasi kekosongan jabatan perangkat desa