Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta mengajak pelaku pemula industri kecil dan menengah (IKM) naik kelas sehingga bisa memiliki daya saing di pasar global.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pendampingan teknis produksi dalam rangka pengembangan dan penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin.
Hatta mengatakan pada kegiatan tersebut ia memberikan sosialisasi dengan menggandeng Kementerian Perindustrian.
"Di mana kami ingin, khususnya agar industri kecil dan menengah bisa tumbuh secara baik dan kami ingin menjaring pebisnis pemula, yang dari awal masuk ke dunia bisnis belum punya apa-apa, belum bisa buat NIB, PIRT, dan berbagai perizinan lain dari pemerintah," katanya.
Dengan adanya sosialisasi dan edukasi dari Kementerian Perindustrian, pihaknya sekaligus memfasilitasi agar para pelaku pemula IKM bisa memenuhi aturan pemerintah.
"Minimal sejak berusaha sudah mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan begitu mereka bisa bersaing secara sehat dengan industri yang sudah berjalan selama ini," katanya.
Sebaliknya, jika pelaku usaha pemula tidak segera mampu mengikuti aturan maka akan sulit masuk ke industri di era saat ini.
"Kalau itu tidak dilakukan mereka agak sulit masuk ke dunia yang serba sempurna. Mereka belum punya izin maka artinya mereka tidak siap masuk ke market global," katanya.
Sementara itu, terkait dengan kegiatan tersebut akan diselenggarakan selama tiga hari dengan hasil para peserta harus mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).
"Itu gol terakhir, supaya mereka bisa naik kelas. Bisa diterima di lingkungan usahanya dan bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain," katanya.
Sementara itu, diakuinya, tidak mudah bagi pelaku industri kecil dan menengah khususnya yang masih pemula untuk bisa memenuhi berbagai syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut dia, salah satu kendalanya adalah belum adanya kekuatan finansial.
"Mereka mungkin punya produk yang baik, tapi kalau harus ngurus OSS (sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik) dan sebagainya mereka agak ribet. Bisa jadi belum ada kekuatan finansial yang cukup," katanya.
Oleh karena itu, dikatakannya, Kemenperin diminta untuk hadir pada kegiatan tersebut untuk menjembatani para pelaku IKM supaya bisa bertahan dan masuk ke dunia usaha secara sehat.
"Salah satu keuntungannya kalau sudah punya NIB otomatis kan bank bisa menerima, oh ini sudah ada legal formalnya. Kalau modal kurang kan ada KUR. Kalau NIB saja tidak punya kan bagaimana untuk mendapatkan akses permodalan. Maka pelatihan ini dibutuhkan," katanya.
Ia mengatakan untuk peserta yang hadir terdiri dari 400 pelaku IKM yang ada di dapilnya, yakni Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo.
"Ini batch pertama, mudah-mudahan bisa berlanjut," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta Agung Riyadi mengatakan saat ini wilayah Solo Raya sangat berkembang, utamanya dalam bidang kewirausahaan industri.
"Ada klaster Solo Raya. Di sini Kota Surakarta sebagai hub, enam kabupaten lain sebagai daerah yang punya potensi, kami hanya punya jasa dan perdagangan tentu akan menumbuhkembangkan. Ini perlu dikeroyok bersama-sama agar memberikan multiplier efek, tidak bisa jalan sendiri dalam mengembangkan potensi sekitar," katanya.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, ke depan Solo Raya dapat membangun hubungan yang lebih erat dan kerja sama yang lebih baik.
"Salah satunya melalui upaya meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha," katanya.
Baca juga: ISI Solo revitalisasi kertas tradisional Gendhong pada program pengabdian di Ngawi
