
Asisten Sekda: Pengendalian inflasi pilar jaga stabilitas ekonomi

Magelang (ANTARA) - Pengendalian inflasi di Kota Magelang menjadi pilar penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi di daerah setempat, kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Magelang Yonas Nusantrawan Bolla.
“Inflasi yang terkendali akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya itu, IPH (Indeks Perkembangan Harga) memiliki peran yang sangat strategis,” ujarnya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Minggu.
Ia mengatakan hal tersebut terkait dengan kegiatan sesi berbagi dengan tema “Indeks Perkembangan Harga (IPH) dalam Pengendalian Inflasi” di Ruang Sidang Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kota Magelang, beberapa waktu lalu, diselenggarakan Pemkot Magelang.
Dalam kegiatan yang diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang, serta TPID dan Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jateng secara daring itu, antara lain menghadirkan narasumber dari BPS RI bertujuan memperkuat pemahaman tentang peran IPH sebagai alat deteksi dini dalam menjaga stabilitas harga dan menekan potensi inflasi di daerah.
Ia mengatakan IPH mampu menggambarkan pergerakan harga harian atau mingguan di pasar tradisional.
Melalui data tersebut, katanya, pemerintah dapat mendeteksi potensi tekanan inflasi lebih awal sebelum rilis resmi data inflasi bulanan oleh BPS.
“IPH menjadi alat deteksi dini yang membantu TPID merespons secara cepat dan tepat,” katanya.
Statistisi Ahli Madya BPS RI Tommy Hardiyanto menjelaskan BPS berperan memastikan metodologi dan penghitungan IPH secara tepat.
Ia menekankan pentingnya kualitas dan konsistensi data harga sebagai dasar akurasi perhitungan.
“IPH pada dasarnya dipengaruhi oleh perubahan harga di pasar. Karena itu, TPID perlu memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sebanding dan berkualitas,” katanya.
Ia mencontohkan jika minggu ini dicatat harga beras IR64 dan minggu berikutnya beras Rojolele, maka hasilnya tidak bisa dibandingkan karena berbeda kualitas.
Ia juga menyarankan pemantauan harga tidak bergantung pada satu merek saja.
“Kuncinya adalah memperoleh data harga yang valid agar IPH benar-benar mencerminkan kondisi riil di daerah,” katanya.
Ia berharap, penguatan kapasitas TPID dan peningkatan kualitas data harga dapat memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pemantauan harga yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika pasar.
Pewarta: M. Hari Atmoko
Editor:
Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
