Demo Buruh akibat "Fragmented Policy"

Jumat, 23 Maret 2012 12:57 WIB

Demo penolakan terhadap penaikan harga BBM menjelang hari-H, 1 April 2012, itu menggambarkan potret keprihatinan proses pembuatan kebijakan publik yang mengesampingkan banyak aspek.

Kepada ANTARA Jateng, Jumat, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai Pemerintah tidak sensitif. "Atau, memang tidak mau sensitif terhadap kepentingan publik?"

Ia berpendapat kebijakan bidang ketenagakerjaan adalah "multipolicy" yang melibatkan sejumlah kebijakan, di antaranya soal energi, industri, perdagangan, dan pertanian.

Problem Indonesia saat ini adalah "fragmented policy" (kebijakan terpisah-pisah). Bukan hanya tidak punya kerangka makro kebijakan, melainkan juga antarregulasi saling kontradiksi, mulai dari peraturan perundang-undangan sektor energi, industri, hingga ketenagakerjaan tidak ada sinkronisasi.

Dewi mencontohkan penaikan harga BBM, tidak mengkaitkan dengan kebijakan upah buruh. Pemerintah terkesan menyuruh buruh untuk mencari sendiri solusi atas kenaikan harga BBM itu.

Begitu pula dengan para pengusaha. Mereka juga diminta untuk atasi sendiri naiknya biaya produksi dalam industri. "Siapa pun bisa kalau hanya membuat kebijakan menaikkan BBM," katanya.

Dewi menilai Pemerintah tidak berpikir sistem dalam membuat kebijakan. Seharusnya, Pemerintah melihat berbagai aspek secara terpisah dan mendalam dalam analisis antara kebijakan dan manajement. Oleh karena itu, dia memandang perlu undang-undang sektor industri dan ketenagakerjaan harus di bedah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.