Semarang (ANTARA) - Kepala Kementerian Hukum (Kemenkum) Wilayah Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo menegaskan pembangunan zona integritas organisasi harus menjadi budaya kerja.
"Zona integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen menjelang penilaian," kata Heni saat Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kemenkum Jawa Tengah di Semarang, Rabu.
Ia menekankan pelayanan publik yang prima harus dimulai dari kesan pertama saat masyarakat memasuki lingkungan kantor.
"Harus dibiasakan layanan yang optimal, bukan karena akan dinilai, tapi karena itu adalah tanggung jawab," tambahnya.
Menurut dia, evaluasi yang dilakukan saat ini bukan semata-mata untuk memperbaiki tampilan, melainkan menjadi momen refleksi dan pembenahan internal yang harus terus dijaga secara konsisten.
Ia mengharapkan hasil penilaian tersebut jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan.
"Perbaikan harus dilakukan setiap hari, bukan hanya karena penilaian, tetapi karena kita bekerja untuk masyarakat," katanya.
Pelayanan di Kemenkum Jawa Tengah sendiri sudah menunjukkan kemajuan, meski masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi catatan saat penilaian.
Heni menegaskan pelayanan publik yang baik harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.
Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan komunikasi, sinergi, dan kebersamaan antarpegawai dalam menjaga kualitas pelayanan.
"Kita tidak bekerja untuk menyenangkan atasan, tapi untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik," ujarnya.
