Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan terbentuknya sistem pengelolaan sampah secara terpadu aglomerasi antarwilayah kabupaten/kota sekitar.
Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, di Semarang, Selasa, menjelaskan bahwa pengelolaan semacam itu bisa menampung dan mengelola sampah dari berbagai kabupaten/kota.
"Contoh pengelolaan sampah terpadu bisa digarap di Kabupaten Magelang digandeng dengan Temanggung, dan sekitarnya. Di Solo itu agar melibatkan Karanganyar, Sukoharjo, Sragen," katanya.
Hal tersebut disampaikannya di sela Rapat Koordinasi Pemantapan Isu Strategis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Menurut dia, pengelolaan sampah tersebut diharapkan bisa menghasilkan olahan bahan bakar berbahan sampah atau refuse derived fuel (RDF)
Selama ini, RDF biasanya digunakan industri maupun pembangkit listrik berbahan bakar alternatif.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pengelolaan sampah skala regional di tingkat desa juga didorong, dengan percontohan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) regional di Magelang, yang bisa ditiru desa-desa lain di Jateng.
Ia mengingatkan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu masalah krusial dan strategis yang perlu segera diselesaikan.
Oleh karena itu, ia meminta Badan Kesbangpol dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota punya peran besar untuk mitigasi dan menyelesaikan persoalan lingkungan tersebut.
Terlebih lagi, kata dia, permasalahan lingkungan juga punya efek lanjut dengan problem sosial.
"Masalah sampah, pengelolaan, dan pembuangannya ini menjadi pekerjaan yang kita hadapi. Butuh koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Persoalan kerusakan lingkungan ini harus menjadi perhatian kita semua," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mendorong kepada setiap warga agar mengelola sampah yang dihasilkan dengan baik sehingga tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan atau membakarnya.
Sumarno juga mengajak kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat agar sama-sama ikut mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng Muslichah Setiasih mengatakan bahwa para pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikumpulkan dalam rangka penyamaan persepsi arah kebijakan ke depan.
Isu strategis yang dirapatkan terkait dengan menjaga kondusivitas wilayah, indeks demokrasi, isu sosial, hingga persoalan lingkungan.
