Wakil Ketua DPRD Jateng minta pemda pastikan perlindungan terhadap sawah lestari

Jumat, 6 Juni 2025 11:50 WIB

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah (ANTARA/HO-DPRD Jateng)

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah daerah memastikan perlindungan terhadap keberadaan sawah lestari di tengah perkembangan jumlah penduduk yang mengancam terjadinya alih fungsi lahan.

Menurut Sarif di Semarang, Jumat, untuk memastikan terjaminnya ketahanan pangan tidak bisa lepas dari lahan pertanian.

"Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, industri, atau kawasan lain," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Kondisi tersebut, lanjut dia, dikhawatirkan akan mengurangi luas lahan pertanian dan menurunkan hasil produksi

Ia menyebut, pada tahun 2024, produksi gabah kering giling (GKG) Jawa Tengah mencapai 8.891.297 ton dari luasan lahan 1.554.777 ha.

Pada 2025, produksi Jawa Tengah ditarget sebesar 11,8 juta ton.

Menurut dia, untuk mencapai target tersebut harus dimulai dengan minimal menjaga lahan yang sudah ada sehingga keberadaannya terjaga.

Ia mengharapkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menjaga lahan yang mendukung ketahanan pangan, agar jangan sampai beralih fungsi.

"Alih fungsi lahan pertanian akan berdampak pada lingkungan hingga potensi lahan itu sendiri," kata legislator dari daerah pemilihan Cilacap dan Banyumas tersebut.

Ia menuturkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari pemerintah juga harus tetap mempertimbangkan fakta-fakta lapangan agar tidak menimbulkan kendala baru.

"Lahan sawah yang memang produktif harus kita lindungi karena mencetak lahan pertanian yang ideal tidak mudah," tambahnya.

Ia juga meminta adanya sinergi dan kesepahaman bersama soal Informasi Tata Ruang (ITR) lahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, menurut dia, hilirisasi sektor pertanian dan perikanan juga harus dijaga agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.

Ia menilai tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai.

Ketahanan pangan, lanjut dia, bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, namun juga untuk memastikan petani mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional.