Semarang (ANTARA) - Grab Indonesia menyampaikan pandangannya atas berbagai wacana dan aspirasi yang berkembang di industri transportasi "online", dengan tetap memprioritaskan fleksibilitas dan kemandirian bagi mitra pengemudi.
"Kami menyambut baik setiap inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat posisi mitra
Pengemudi. Namun, hingga saat ini, kami belum menerima informasi resmi atau detail teknis mengenai rencana tersebut. Kami berharap dapat duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membahasnya lebih lanjut," kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy, dalam pernyataan di Semarang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan menanggapi rencana pengubahan status pengemudi menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ataupun pekerja tetap.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, pemberdayaan mitra, dan kualitas layanan kepada konsumen tetap menjadi prioritas utama.
Grab memahami bahwa upaya pemerintah untuk mengkategorikan pengemudi sebagai pelaku UMKM, sebagaimana diwacanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik kepada pengemudi online di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa model kemitraan telah menjadi fondasi utama dalam ekosistem Grab, sebuah model yang memberikan keleluasaan bagi mitra untuk memilih waktu kerja, mengatur penghasilan, dan mengembangkan potensi diri mereka secara mandiri.
"Fleksibilitas adalah nilai utama dalam hubungan kami dengan mitra. Jika status mereka diubah menjadi pekerja tetap, maka akan muncul keterikatan aturan ketat seperti jam kerja tetap, batasan usia, dan kuota mitra, yang pada akhirnya dapat membatasi kesempatan masyarakat luas untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau utama melalui platform kami," katanya.
Lebih jauh, Grab melihat bahwa pengemudi sebagai pelaku UMKM justru membuka jalan bagi pemberdayaan yang lebih besar.
Dengan akses terhadap program kredit bersubsidi, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan kapasitas dari pemerintah, mitra pengemudi akan semakin mampu meningkatkan taraf hidup mereka di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
"Ini sejalan dengan misi Grab untuk mendukung digitalisasi UMKM hingga ke kota-kota kecil di Indonesia," katanya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Grab telah lama mengembangkan berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan digital melalui GrabAcademy, webinar edukasi pasar digital, hingga kolaborasi strategis untuk meningkatkan daya saing mitra dan pelaku UMKM di dalam ekosistem Grab.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) mengenai penyesuaian biaya layanan, kata dia, Grab menegaskan bahwa besaran biaya layanan yang berlaku saat ini telah disusun berdasarkan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
"Biaya layanan merupakan mekanisme bagi hasil antara Grab dan Mitra dalam menyediakan layanan terbaik bagi konsumen. Pendapatan dari biaya ini tidak hanya untuk operasional, tetapi juga dialokasikan kembali untuk mendukung mitra melalui berbagai inisiatif, seperti asuransi kecelakaan, layanan pengaduan 24/7, pelatihan pengembangan diri, dan program insentif," tambahnya.
Banyak yang melihat aplikasi sekadar sebagai jembatan antara pelanggan dan pengemudi, kata dia, namun di balik layar ada investasi besar dalam teknologi, keamanan, layanan dukungan, serta program-program kesejahteraan mitra.
"Karena itu, penyesuaian biaya layanan perlu dikaji dengan sangat hati-hati agar ekosistem yang sudah terbangun tidak terganggu," katanya.
Sementara itu, Director, Mobility & Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti menjelaskan bahwa program Akses Hemat telah memberikan dampak positif bagi banyak mitra.
"Rata-rata pendapatan harian mereka meningkat, dan sebagian besar mitra yang bergabung merasakan peningkatan order.
Selain itu, mitra dapat membatalkan langganan program kapan saja tanpa biaya tambahan," katanya.
