DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo agar menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Ini harus bagaimana kontestasi ke depan. Ini demokrasi yang mau kita jalankan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima pada sosialisasi BUMN bertema Peran Pertamina Geothermal Energy (PGEO) Dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Keberlanjutan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.
Ia mengatakan dalam hal ini DPR RI mendukung penuh keinginan presiden untuk ada netralitas aparat negara dalam proses pemilihan presiden .
Oleh karena itu, ia berharap agar aparat negara dapat secara netral menjaga kehormatan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang saat ini putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon kandidat wakil presiden.
"Saya tidak ingin hanya karena inisiasi masing-masing aparat untuk mendukung Pak Prabowo misal dengan Pak Gibran, nanti mencederai nama baik Pak Jokowi yang sudah jelas mengatakan bahwa Pak Joko Widodo sebagai presiden walaupun putranya yang direstui menjadi wakil presiden ini tetap dia pada posisi netral," katanya.
Bahkan, menurut dia saat ini netralitas aparat negara yang ada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sangat dicermati dan disorot oleh masyarakat luas baik kalangan pegiat demokrasi maupun partai politik.
"Dan ini betul-betul pernah dilakukan Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Jangan sampai ada hal yang dicederai oleh aparat yang berinisiasi ya Babinsa, Kodim, Koramil, Kapolsek, Kapolres," katanya.
Terkait dengan sikap PDIP, pihaknya konsisten mengawal pemerintah Presiden Jokowi hingga November 2024.
"Kami jaga kehormatan Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan ini adalah pemerintahan PDI Perjuangan. Sampai November 2024 nanti mandat rakyatnya adalah PDI Perjuangan dan Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan," katanya.
