Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan ratusan baterai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Pulau Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jumat, yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan pasokan listrik terganggu.
Saat ini, sumber listrik di Kepulauan Karimunjawa bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel dan sebagian tenaga surya dari pembangkit listrik bantuan negara Denmark.
"Ini sudah lama tidak berfungsi, Pak. Baterainya mati semua, kami kalau beli tidak sanggup karena biayanya mahal sekali," kata Muh Zaenal Arifin selaku petinggi Pulau Parang.
Ia menyebut listrik di desanya itu memang sudah menyala 24 jam, namun karena salah satu sumber energi tidak berfungsi sejak beberapa tahun lalu karena baterai rusak, maka pasokan listrik terganggu.
"Kami berharap Pak Ganjar bisa membantu. Kami titip supaya listrik di Pulau Parang, Nyamuk dan Genting bisa seperti Karimunjawa. Yang mengelola PLN," ujarnya.
Menurut dia, warga tidak bisa membeli baterai PLTS dan mengelolanya secara mandiri sebab biaya operasional dan perawatannya sangat memberatkan, meskipun ada subsidi.
"Kami sudah mengajukan bantuan ke pemda, sudah lima tahun belum ada penanganan," katanya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui memang butuh transformasi energi termasuk dalam pengelolaan listrik di Pulau Parang sebab jika dibebankan warga, maka warga tidak sanggup.
"Dulu saya ingat betul, saya masuk Karimunjawa listrik pakai diesel dan hanya menyala 6 jam, setelah itu kita bantu sekarang bisa 24 jam. Di Pulau Parang ini juga duli tidak ada listrik, kemudian diambilkan diesel bekas dari Karimunjawa untuk di sini," ujarnya.
Hanya yang PLTS ini, lanjut Ganjar, ada masalah sebab baterainya sudah rusak, maka perlu dilakukan transformasi pengelolaan sekaligus kelembagaannya agar bisa efisien.
Orang nomor satu di Jateng itu mendukung usulan dari petinggi dan camat agar PLN membantu dalam hal pengelolaan listrik di pulau itu.
"Nanti pemda saya ajak bicara, termasuk dari PLN. Rasanya PLN memang perlu bantu, memang di 'remote area' seperti ini harus ada perlakuan khusus," katanya.
Jika subsidi diberikan untuk keadilan, maka menurut Ganjar di Pulau Parang inilah subsidi harus diberikan secara lebih sebab dari sisi sumber dayanya, semua masih kekurangan.
"Di sini sumber daya agak terbatas, maka perlu diberikan penanganan khusus. Nanti kita ajak bicara Pemkab Jepara dan instansi terkait. Termasuk harapan saya, ada yang mendampingi entah dari perguruan tinggi atau perusahaan yang membuat desain pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan termasuk pariwisata," ujar Ganjar.
