Tanjungpinang (ANTARA) - Kasatgas Koordinasi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua menanggapi penunjukan mantan narapidana (napi) kasus korupsi Azirwan sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad.
Dalam konteks ini, Maruli menyarankan Gubernur Ansar Ahmad sebaiknya lebih cermat dalam hal penunjukan pejabat yang akan membantu tugas-tugas kepala daerah atau jabatan publik di lingkungan Pemprov Kepri.
Menurut dia, tujuannya agar masyarakat berkeyakinan bahwa orang-orang yang ditunjuk itu memang betul-betul profesional dan berintegritas.
"Orang-orang yang ditunjuk harus bisa jadi teladan dalam hal integritas. Artinya, memiliki rekam jejak yang bagus," kata Maruli Tua, usai melaksanakan kegiatan KPK RI sosialisasi Penertiban PSU, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamshah, Tanjungpinang, Jumat.
Maruli mengatakan bahwa penempatan figur-figur profesional dan berintegritas, akan mewujudkan sistem pelayanan birokrasi yang bersih dan sehat.
Dengan demikian, kata dia, potensi perilaku korupsi pada birokrasi di level pemerintah daerah dapat dicegah seminimal mungkin.
"Korupsi di birokrasi daerah masih sangat rentan terjadi, tidak terkecuali di Provinsi Kepri. Makanya, penting memperkuat sistem, integritas, dan komitmen cegah korupsi," demikian Maruli.
Di bawah kepemimpinan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan Marlin Agustina telah ditunjuk 18 orang staf khusus.
Mereka rata-rata tim sukses Ansar-Marlin saat Pilkada Serentak 2020. Dengan latar belakang profesi berbeda, mulai dari politisi, mantan pejabat, dosen, penggiat media sosial, termasuk di dalamnya mantan narapidana koruptor KPK.
Berita Terkait
Polemik perangkat desa terpilih Kabupaten Kudus berlanjut
Jumat, 2 Februari 2024 9:32 Wib
PDIP minta Bawaslu usut polemik video Pj Gubernur Jateng sambut Prabowo
Sabtu, 23 Desember 2023 14:16 Wib
Wali Kota Semarang luruskan polemik pengadaan motor untuk lurah
Senin, 4 Desember 2023 8:40 Wib
Polemik lahan Hotel Aston Purwokerto
Sabtu, 9 September 2023 18:50 Wib
Polemik baju adat siswa, DPRD Semarang minta bertahap
Jumat, 11 Agustus 2023 20:27 Wib
UIN Surakarta hentikan sementara Dema buntut polemik kegiatan PBAK
Rabu, 9 Agustus 2023 15:58 Wib
Mantan pimpinan MWA UNS serahkan bukti dugaan korupsi ke Gibran
Senin, 17 Juli 2023 16:03 Wib
DPRD Semarang : Wisuda sekolah berlebihan
Rabu, 5 Juli 2023 8:52 Wib