BKKBN Jateng sinergikan Bangga Kencana melalui Rakorda

Semarang (ANTARA) - Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mensinergikan Program Bangga Kencana Tahun 2021 pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang berlangsung secara hybrid atau daring dan luring di salah satu hotel di Semarang, Kamis.

Pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk menguatkan komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan dan penggerakan program Bangga Kencana di masa pandemi COVID-19.

Plt Deputi Advokasi dan Penggerakan Informasi (Adpin) BKKBN Dwi Listyawardani mengatakan BKKBN akan kembali melakukan pendataan keluarga selain juga menggunakan data sekunder serta monitoring yang ada sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting.

"Nantinya juga akan dipilah-pilah berdasarkan fase pranikah, fase hamil, dan bersalin. Hal tersebut dikarenakan stunting terjadi setelah lahir karena asupan gizi yang kurang. Oleh karena itu perlu dikawal sejak calon ibu, saat menjadi ibu, dan ayahnya," kata Dwi.

Dwi menambahkan, pandemi COVID-19 seharusnya sudah tidak lagi menjadi penghambat jika seluruh pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala DP3AP2KB Retno Sudewi membacakan arahan dan apresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara virtual terhadap seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Program tersebut dinilai telah memberikan sumbangan nyata terhadap upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dan berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk di Jateng yaitu 36,52 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar  1,17 persen.

"Meskipun jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Tentunya ini berkat kerja keras kita semua. Bahkan saat ini, kita telah memasuki puncak bonus demografi lebih awal dari rata-rata nasional," kata Sudewi.

Oleh karena itu, katanya, sejumlah langkah harus ditempuh untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan mengoptimalkan peran keluarga, menyiapkan dan membina remaja, serta perlunya perencanaan yang baik untuk membentuk keluarga.

Ia mengatakan dua agenda besar BKKBN yakni Pendataan Keluarga dan penurunan angka stunting turut menjadi perhatian Gubernur Jateng karena dengan data yang berkualitas merupakan bahan penentuan kebijakan yang strategis. Oleh karena itu seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta ikut menyukseskan pendataan keluarga tahun ini.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik kegiatan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun ini. Semoga melalui pendataan keluarga ini, dapat diperoleh data yang akurat tentang keluarga, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga," kata Sudewi.

Terkait stunting, lanjutnya, BKKBN perlu mengambil langkah strategis untuk merealisasikan perintah Presiden dalam rangka penurunan stunting, karena angka stunting secara nasional sebesar 27,67 persen dan di Jawa Tengah sebesar 27, 68 persen diharapkan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Menurutnya, target tersebut tidak ringan mengingat kondisi yang ada ditambah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Diperkirakan akan terjadi peningkatan angka kemiskinan yang dapat memicu kurangnya alokasi asupan gizi keluarga yang berakibat pada kejadian stunting pada anak bawah dua tahun, sehingga diperlukan kerja sama dengan semua sektor, memanfaatkan potensi yang ada, dan menggerakkan sumber daya sampai ke tingkat lapangan bersama-sama mitra kerja untuk memastikan bayi-bayi yang lahir sehat dan tidak stunting.

Kepala Kantor BKKBN Jateng Widwiono menambahkan sejumlah langkah percepatan penyelenggaraan Program Bangga Kencana dimulai sejak dini untuk menindaklanjuti berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat saat pandemi COVID-19 seperti naiknya angka kehamilan pada pasangan usia subur.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah dengan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan/stakeholder dan mitra kerja  lainnya.

"Targetnya setiap tahun kasus stunting turun 3 persen, sehingga diperlukan keterlibatan banyak sektor," kata Widwiono.

Sejumlah narasumber dalam pertemuan tersebut Plh. Deputi ADPIN BKKBN dengan materi "Pendataan Keluarga Tahun 2021"; BPS Provinsi Jawa Tengah "Peningkatan Kualitas Data Kependudukan dan Hasil Sensus Penduduk 2020"; Bappeda Provinsi Jawa Tengah "Kebijakan Penanganan Stunting dan Penganggaran Program Bangga Kencana di Jawa Tengah".

Selain itu dari Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) Jawa Tengah "Penguatan Pelayanan KB Pasca Persalinan untuk Menurunkan AKI, AKB dan Stunting di masa Pandemi COVID-19".

Narasumber berkualitas dihadirkan pada pertemuan ini yaitu; Plh. Deputi ADPIN BKKBN "Pendataan Keluarga Tahun 2021", BPS Provinsi Jawa Tengah "Peningkatan Kualitas Data Kependudukan dan Hasil Sensus Penduduk 2020", Bappeda Provinsi Jawa Tengah "Kebijakan Penanganan Stunting dan Penganggaran Program Bangga Kencana di Jawa Tengah", serta Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) Jawa Tengah "Penguatan Pelayanan KB Pasca Persalinan untuk Menurunkan AKI, AKB dan Stunting di masa Pandemi COVID-19". 

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara BKKBN Provinsi Jateng dengan RS Tentara Bhakti Wira Tamtama terkait dengan layanan KB MOW atau metode operasi wanita yang merupakan KB atau kontrasepsi permanen.