Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) harus bersinergi dan bersama-sama membantu pengembangan daerah agar ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan.
"BUMN sebagai pengemban 'public obligation' berkewajiban untuk melayani daerah-daerah perintis yang sisi 'demand'-nya belum begitu besar, dari sisi profit juga hanya bisa mencapai BEP saja, bahkan minus," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Oleh karena itu, kata dia, perlu dilakukan studi yang mendalam mengenai optimalisasi waktu "dwelling time" pelabuhan serta persepsi ataupun kebutuhan pelaku usaha atas layanan pelabuhan sebagai ikhtiar kelancaran distribusi barang/komoditas dari desa ke kota.
Menurut Mbak Erma --panggilan akrab Siti Mukaromah--, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung distribusi barang dari satu daerah ke daerah lainnya.
"Selain itu juga perlu adanya reformulasi besaran dan subsidi pengiriman barang dari timur ke barat atau dari pelosok ke kota," kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII Banyumas-Cilacap itu.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Bangsa itu mendorong agar mekanisme persaingan usaha yang fair untuk pelaku usaha yang telah merintis pasar layanan logistik di daerah tertinggal terhadap pelaku usaha lain yang baru akan masuk belakangan setelah permintaan (demand) tercipta.
"Kementerian BUMN bisa mengkonsolidasikan hal tersebut untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi seluruh daerah, sehingga kesenjangan kesejahteraan dapat diminimalisasi," kata dia yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas.
