Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah belum melakukan persiapan pemberlakuan tatanan baru atau new normal di tengah pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah itu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri di Boyolali Rabu mengatakan pemberlakuan new normal memang perlu perhitungan dan persiapan matang.
Oleh karena itu, Pemkab Boyolali pelaksanaan new normal belum pasti kapan akan diterapkan, karena kondisi Boyolali kasus komulatif COVID-19 hingga sekarang yang masih menjalani perawatan medis sebanyak 10 orang.
Baca juga: Polresta Surakarta siap kawal penerapan normal baru
Menurut Masruri Boyolali masih tanggap darurat seperti bulan-bulan sebelumnya. Pemberlakuan new normal kalau sudah pasti baru disiapkan.
Bahkan, pihaknya justru bakal memperpanjang masa status tanggap darurat COVID-19 di Boyolali yang bakal berakhir pada tangga 31 Mei mendatang.
"Kami rencana perpanjangan lagi status tanggap darurat COVID-19 selama satu bulan ke depan. Bulan berikutnya baru dilakukan evaluasi sebelum situasi Boyolali dinormalkanm," katanya.
Dia mengatakan kesehatan masyarakat sangat penting. Sehingga, jika kasus COVID-19 di Boyolali masih ada, dinilai masih rentan terhadap penularan virus. Untuk itu, aktifitas masyarakat masih dibatasi.
Hal tersebut, kata dia, termasuk di bidang pendidikan dan aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Boyolali. Sebagian ASN masih "Work from Home" (WFM). Pegawai-pegawai kalau di rumah tidak bersinggungan dengan teman-temannya mungkin kondisi kesehatannya akan lebih terjamin.
Meskipun, sebagian ASN di Boyolali berkerja dari rumah, tetapi mereka tidak berpengaruh terhadap capaian kinerjanya. Hanya saja pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi turun sekitar 20 hingga 30 persen atau sekitar Rp50 miliar dari total PAD Rp370 miliar.
Berita Terkait
Pemkab Batang wajibkan siswa ikut pramuka
Jumat, 26 April 2024 8:55 Wib
Sambut HUT Ke-58, Pemkab Batang gelar festival kirab budaya
Jumat, 26 April 2024 6:00 Wib
Pemkab Batang ingatkan jamaah haji jaga nama baik bangsa Indonesia
Kamis, 25 April 2024 15:49 Wib
Pemkab Kudus perkuat kolaborasi dengan Ombudsman awasi layanan publik
Kamis, 25 April 2024 8:45 Wib
Demak optimalkan aplikasi Si-Monik untuk pengawasan bantuan ke desa
Kamis, 25 April 2024 8:42 Wib
Pemkab Demak gencar sosialisasikan perundang-undangan di bidang cukai
Rabu, 24 April 2024 16:31 Wib
Purbalingga jajaki kerja sama penyaluran tenaga kerja ke Jepang
Rabu, 24 April 2024 14:55 Wib
Pemkab Banyumas upayakan seluruh pekerja dilindungi Jamsostek
Rabu, 24 April 2024 13:13 Wib