Pemkab Boyolali belum siap dengan new normal

id Pemkab Boyolali belum ,persiapkan pemberlakukan new normal

Pemkab Boyolali belum siap dengan new normal

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri, saat menjelaskan persiapan pemberlakukan new normal di Boyolali, Rabu (27/5/2020) ANTARA/Bambang Dwi Marwoto

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah belum melakukan persiapan pemberlakuan tatanan baru atau new normal di tengah pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah itu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri di Boyolali Rabu  mengatakan pemberlakuan new normal memang perlu perhitungan dan persiapan matang.

Oleh karena itu, Pemkab Boyolali pelaksanaan new normal belum pasti kapan akan diterapkan, karena kondisi Boyolali kasus komulatif COVID-19 hingga sekarang yang masih menjalani perawatan medis sebanyak 10 orang.

Baca juga: Polresta Surakarta siap kawal penerapan normal baru

Menurut Masruri Boyolali masih tanggap darurat seperti bulan-bulan sebelumnya. Pemberlakuan new normal kalau sudah pasti baru disiapkan.

Bahkan, pihaknya justru bakal memperpanjang masa status tanggap darurat COVID-19 di Boyolali yang bakal berakhir pada tangga 31 Mei mendatang.

"Kami rencana perpanjangan lagi status tanggap darurat COVID-19 selama satu bulan ke depan. Bulan berikutnya baru dilakukan evaluasi sebelum situasi Boyolali dinormalkanm," katanya.

Dia mengatakan kesehatan masyarakat sangat penting. Sehingga, jika kasus COVID-19 di Boyolali masih ada, dinilai masih rentan terhadap penularan virus. Untuk itu, aktifitas masyarakat masih dibatasi.

Hal tersebut, kata dia, termasuk di bidang pendidikan dan aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Boyolali. Sebagian ASN masih "Work from Home" (WFM). Pegawai-pegawai kalau di rumah tidak bersinggungan dengan teman-temannya mungkin kondisi kesehatannya akan lebih terjamin.

Meskipun, sebagian ASN di Boyolali berkerja dari rumah, tetapi mereka tidak berpengaruh terhadap capaian kinerjanya. Hanya saja pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi turun sekitar 20 hingga 30 persen atau sekitar Rp50 miliar dari total PAD Rp370 miliar. 
 
Pewarta :
Editor: Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar